Radar Banjarmasin; Kamis, 17 Agustus 2006
KOTABARU - Dugaan maraknya pencurian kayu (Illegal Logging) di kawasan hutan Kotabaru ternyata benar. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dushutbun) Ir Hasbi M Tawab, kepada wartawan koran ini, kemarin. Aksi illegal logging itu terjadi di kawasan Semaras dan Sekarambut, Kecamatan Pulau Laut Barat yang termasuk kawasan hutan lindung dan tidak ada izin pengelolaan kayu rakyat (IPKR) di kawasan tersebut.
Menurut Hasbi, kalau tidak ada IPKR dan kayu yang diambil dari kawasan hutan maka itu adalah illegal logging. “Karena untuk kawasan Semaras dan Sekarambut tidak ada izin pemanfaatan kayu rakyat. Apalagi jika yang mereka bawa itu kayu hutan. Itu jelas sekali illegal logging,” tegasnya.
Saat ditanyakan langkah apa yang akan diambil oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kotabaru untuk mengatasi masalah illegal logging yang berlangsung sudah sangat lama di kawasan hutan Kabupaten Kotabaru ini, Hasbi mengungkapkan untuk mengatasi masalah tersebut, pihaknya sudah mengerahkan beberapa cara.
“Untuk taktik dan teknis sudah dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini, dan semuanya sudah saya serahkan pada tim di lapangan. Sebenarnya pekan lalu saya sudah mengirimkan surat kepada Polres, Kodim dan AL untuk bekerjasama mengatasi masalah ini. Hanya saja, sekarang ini momen tujuhbelasan, jadi masih belum bergerak,” jelasnya.
Dalam kasus illegal logging harus diperhatikan kenapa pabrik kayu (sawmill), yang memproduksi kayu curian masih bisa beroperasi dengan mudah. Pertanyaannya adalah beberapa aparat setempat yang terkait tidak ada tindakan apapun. Dari proses penebangan, pengolahan kayu sampai dengan pengiriman kayu jadi ke luar daerah Kabupaten Kotabaru. Semua tahapan tersebut dilalui para pencuri itu dengan mudah.
Akibat dari illegal logging ini, selain dari rusaknya hutan alam di Kabupaten Kotabaru, juga akan berdampak langsung pada penyerapan air untuk kawasan gunung yang dimanfaatkan oleh PDAM Kotabaru sebagai sumber kebutuhan air di Kotabaru. Seperti musim kemarau sekarang ini Kotabaru sudah mengalami krisis air bersih akibat sumber mata air menurun drastis.
“Saya juga sudah perintahkan pada tim untuk menyita kayu curian tersebut. Sedangkan pelakunya, jika tertangkap basah di sawmill yang legal tapi kayunya illegal tetap akan diproses,” kata Hasbi.
Untuk mengatasi masalah illegal logging ini memang tidak hanya tugas satu pihak saja melainkan tugas semua pihak. Apalagi aparat yang bersangkutan jangan sampai menjadi beking bahkan sebagai pengusaha kayu illegal tersebut. Selain dari pengawasan hutan, pabrik kayu, pengawasan di laut juga diperketat agar tidak ada kayu curian yang bisa dikirim ke luar daerah. Untuk itu diperlukan ketegasan dari semua pihak, bukan hanya kata-kata tapi bukti bukti nyata. (ins)
Sunday, August 20, 2006
Puluhan Hektare Gerhan Terbakar
Kamis, 17 Agustus 2006 01:45:45
Pelaihari, BPost - Hawa panas kemarau tahun ini mulai menimbulkan dampak negatif. Puluhan hektare tanaman penghijauan Gerakan Rehabilitasi Lahan dan Hutan (Gerhan) ludes terbakar.
Informasi diperoleh, ada dua lokasi Gerhan yang dilahap si jago merah, pekan lalu, yakni di Gunung Batu tepatnya di Desa Tebing Siring 1 dan di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari.
Kerusakan terparah di Gunung Batu. Dari luasan 65 hektare tanaman hutan lindung, hanya tersisa tiga batang pohon. Sementara Gerhan di Telaga hanya sebagian kecil yang dilalap api.
"Saya dan Pak Hairin (kabid RLPH) bersama Komandan Kompi C sudah melihat ke Gunung Batu. Hutan lindung Gerhan 65 ha yang pelaksanaannya Kompi C terbakar habis," kata Kadishut Tala Ir Aan Purnama MP kepada BPost via telepon selular, Selasa (15/8).
Pejabat eselon II di Bumi Tuntung Pandang ini mengatakan dirinya telah memerintahkan Pinlak untuk membuat BAP atas musibah tersebut. Kejadian itu juga sudah dilaporkan ke Dishutprov, meski masih secara non formal.
Gerhan di Gunung Batu tersebut ludes setelah selama tiga hari dijilati di jago merah. Aan menerangkan api berupa kebakaran permukaan tanah.
Kelemahan program Gerhan yang dicanangkan secara nasional sejak beberapa tahun silam yakni tidak adanya alokasi dana untuk pemeliharaan. Dana yang disediakan hanya sebatas untuk proses persiapan dan penanaman pohon penghijauan.
"Tapi, akan diupayakan pada musim hujan Oktober mendatang dapat disulami. Minimal 55 persen atau sekira 35 hektare dari luas Gerhan yang terbakar," jelas Aan.
Gerhan di Tala tahun ini luasnya mencapai seribu hektare lebih yang tersebar di puluhan desa di beberapa kecamatan. Spesifikasinya beragam; hutan lindung, hutan produksi, dan hutan rakyat. Sebagian besar pelaksananya adalah masyarakat. roy
Pelaihari, BPost - Hawa panas kemarau tahun ini mulai menimbulkan dampak negatif. Puluhan hektare tanaman penghijauan Gerakan Rehabilitasi Lahan dan Hutan (Gerhan) ludes terbakar.
Informasi diperoleh, ada dua lokasi Gerhan yang dilahap si jago merah, pekan lalu, yakni di Gunung Batu tepatnya di Desa Tebing Siring 1 dan di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari.
Kerusakan terparah di Gunung Batu. Dari luasan 65 hektare tanaman hutan lindung, hanya tersisa tiga batang pohon. Sementara Gerhan di Telaga hanya sebagian kecil yang dilalap api.
"Saya dan Pak Hairin (kabid RLPH) bersama Komandan Kompi C sudah melihat ke Gunung Batu. Hutan lindung Gerhan 65 ha yang pelaksanaannya Kompi C terbakar habis," kata Kadishut Tala Ir Aan Purnama MP kepada BPost via telepon selular, Selasa (15/8).
Pejabat eselon II di Bumi Tuntung Pandang ini mengatakan dirinya telah memerintahkan Pinlak untuk membuat BAP atas musibah tersebut. Kejadian itu juga sudah dilaporkan ke Dishutprov, meski masih secara non formal.
Gerhan di Gunung Batu tersebut ludes setelah selama tiga hari dijilati di jago merah. Aan menerangkan api berupa kebakaran permukaan tanah.
Kelemahan program Gerhan yang dicanangkan secara nasional sejak beberapa tahun silam yakni tidak adanya alokasi dana untuk pemeliharaan. Dana yang disediakan hanya sebatas untuk proses persiapan dan penanaman pohon penghijauan.
"Tapi, akan diupayakan pada musim hujan Oktober mendatang dapat disulami. Minimal 55 persen atau sekira 35 hektare dari luas Gerhan yang terbakar," jelas Aan.
Gerhan di Tala tahun ini luasnya mencapai seribu hektare lebih yang tersebar di puluhan desa di beberapa kecamatan. Spesifikasinya beragam; hutan lindung, hutan produksi, dan hutan rakyat. Sebagian besar pelaksananya adalah masyarakat. roy
Saturday, August 19, 2006
Monitor Aktivitas Illegal Logging
Banjarmasin Post; Sabtu, 19 Agustus 2006 00:49
MESKI berbagai operasi illegal logging telah dilakukan, tetapi nyatanya pelanggaran demi pelanggaran masih terjadi. Terkait dengan fakta itulah, sebuah tim dari jajaran Polda Kalsel turun ke daerah hulu guna memantau aktivitas illegal logging yang mungkin masih terjadi.
Terakhir, daerah yang menjadi wilayah pantauan adalah Tabalong. Menurut informasi, kayu-kayu dari beberapa daerah, seperti Kecamatan Jaro, atau Kecamatan Muara Uya, masih bebas masuk ke Tabalong dengan menggunakan truk. Dari tempat seorang pengusaha kayu itulah, kemudian kayu diangkut ke beberapa daerah sekitar.
"Satu hari kayu-kayu yang lewat sekitar 10-15 truk. Kayu itu dari beberapa daerah seperti Jaro, Muaya Uya dan lain-lain. Jenisnya pun berbeda-beda, misalnya balau, meranti maupun ulin," ungkap sumber BPost.
Direktur Intelkam Komisaris Besar Arkian Lubis yang dikonfirmasi mengatakan, tim yang diturunkan itu sifatnya mencari data. Setelah itu data diserahkan ke Kapolda untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.dwi
MESKI berbagai operasi illegal logging telah dilakukan, tetapi nyatanya pelanggaran demi pelanggaran masih terjadi. Terkait dengan fakta itulah, sebuah tim dari jajaran Polda Kalsel turun ke daerah hulu guna memantau aktivitas illegal logging yang mungkin masih terjadi.
Terakhir, daerah yang menjadi wilayah pantauan adalah Tabalong. Menurut informasi, kayu-kayu dari beberapa daerah, seperti Kecamatan Jaro, atau Kecamatan Muara Uya, masih bebas masuk ke Tabalong dengan menggunakan truk. Dari tempat seorang pengusaha kayu itulah, kemudian kayu diangkut ke beberapa daerah sekitar.
"Satu hari kayu-kayu yang lewat sekitar 10-15 truk. Kayu itu dari beberapa daerah seperti Jaro, Muaya Uya dan lain-lain. Jenisnya pun berbeda-beda, misalnya balau, meranti maupun ulin," ungkap sumber BPost.
Direktur Intelkam Komisaris Besar Arkian Lubis yang dikonfirmasi mengatakan, tim yang diturunkan itu sifatnya mencari data. Setelah itu data diserahkan ke Kapolda untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.dwi
Dua Kontainer Kayu Disegel
Sabtu, 19 Agustus 2006 00:49
Banjarmasin, BPost - Gaung operasi pengetatan peredaran kayu ilegal di pintu keluar Banjarmasin, ternyata belum lenyap. Kamis (17/8) petang kemarin, dua kontainer berisi kayu olahan di-police line oleh Jajaran Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Banjarmasin di pelabuhan setempat. Rencananya kayu-kayu jenis balau itu hendak dikapalkan ke Jawa.
Petugas melakukan penyegelan karena diduga pengangkutan kayu ke luar Banjarmasin itu menyalahi peraturan. Dokumen memang ada, namun data yang tertera berbeda dengan fisik kayu.
Hingga kemarin, dua kontainer kayu itu masih berada di areal penumpukan peti kemas Pelabuhan Trisakti. Petugas pun masih menyelidiki lebih detil dugaan pelanggaran yang ada. Dari informasi petugas, kayu-kayu itu milik seorang pengusaha berinisial Rsi.
Kepala KPPP Banjarmasin, melalui Kanit Reskrim Iptu Agus yang dikonfirmasi Jumat (18/8) siang, menyatakan, pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap dua kontainer tersebut.
"Sampai sekarang kita belum memeriksa pemilik kayu. Juga belum diketahui sampai sekarang apakah kayu tersebut berdokumen atau tidak," ungkap Agus, seraya menyatakan ke depan akan melibatkan Dinas Kehutanan sebagai saksi ahli dalam pengusutan kasus itu.
Mengenai penyegelan itu sendiri dilakukan karena ada kecurigaan petugas atas dokumen penyerta kayu. Tak mau ambil risiko, sebelum dikapalkan, kontainer bernomor TRLU 276563 serta TOLU 313381 itu ‘ditahan’ sampai pemeriksaan usai.
Kontainer itu memang cukup sulit ditemukan. Selain terletak agak ke tengah areal, di atasnya juga masih ditumpuk dengan kontainer lain.dwi
Banjarmasin, BPost - Gaung operasi pengetatan peredaran kayu ilegal di pintu keluar Banjarmasin, ternyata belum lenyap. Kamis (17/8) petang kemarin, dua kontainer berisi kayu olahan di-police line oleh Jajaran Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Banjarmasin di pelabuhan setempat. Rencananya kayu-kayu jenis balau itu hendak dikapalkan ke Jawa.
Petugas melakukan penyegelan karena diduga pengangkutan kayu ke luar Banjarmasin itu menyalahi peraturan. Dokumen memang ada, namun data yang tertera berbeda dengan fisik kayu.
Hingga kemarin, dua kontainer kayu itu masih berada di areal penumpukan peti kemas Pelabuhan Trisakti. Petugas pun masih menyelidiki lebih detil dugaan pelanggaran yang ada. Dari informasi petugas, kayu-kayu itu milik seorang pengusaha berinisial Rsi.
Kepala KPPP Banjarmasin, melalui Kanit Reskrim Iptu Agus yang dikonfirmasi Jumat (18/8) siang, menyatakan, pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap dua kontainer tersebut.
"Sampai sekarang kita belum memeriksa pemilik kayu. Juga belum diketahui sampai sekarang apakah kayu tersebut berdokumen atau tidak," ungkap Agus, seraya menyatakan ke depan akan melibatkan Dinas Kehutanan sebagai saksi ahli dalam pengusutan kasus itu.
Mengenai penyegelan itu sendiri dilakukan karena ada kecurigaan petugas atas dokumen penyerta kayu. Tak mau ambil risiko, sebelum dikapalkan, kontainer bernomor TRLU 276563 serta TOLU 313381 itu ‘ditahan’ sampai pemeriksaan usai.
Kontainer itu memang cukup sulit ditemukan. Selain terletak agak ke tengah areal, di atasnya juga masih ditumpuk dengan kontainer lain.dwi
Thursday, August 17, 2006
Ekspor Kayu Bakal Meningkat
Selasa, 15 Agustus 2006 01:48:24
Banjarmasin, BPost - Perang memang peristiwa menyedihkan karena banyak korban berjatuhan dan bangunan pun porak poranda. Tapi bagi pengusaha kayu Kalsel perang di Timur Tengah menjadi peluang usaha yang baik bagi industri perkayuan untuk bangkit.
Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalsel, Adi Laksono saat dimintai komentar soal dampak perang antara Lebanon dan Israel sejak sebulan lalu terhadap realisasi ekspor produk kayu dari Kalsel ke negara di Timur Tengah.
Ia memprediksikan saat perang usai, negara-negara yang terlibat kemelut itu akan membutuhkan banyak kayu untuk melakukan rehabilitasi atau perbaikan bangunan.
"Kita tetap berusaha memperbesar volume pengiriman produk kayu. Karena untuk masa pemulihan mereka pasti membutuhkan banyak kayu. Dan itu adalah prospek yang bagus," katanya, Senin (14/8).
Untuk itu pihaknya akan bekerja sama dengan negara-negara rekanan di Timur Tengah (Timteng) untuk membantu proses pengiriman.
Memang diakui dia selama ini volume ekspor ke Timteng khususnya plywood dan moulding masih relatif kecil, sekitar 2,5 persen dari total realisasi ekspor produk kayu.
Biasanya pengiriman dilakukan melalui negara Bahrain atau Dubai, namun terbesar diserap negara Arab Saudi.
Ia juga mengatakan pada perang di kawasan Timteng kali ini tidak menimbulkan kekuatiran para pengusaha, karena hanya terjadi dalam skup kecil, regional.
"Berbeda dengan perang Irak beberapa tahun lalu. Di mana ada ancaman pembajakan kapal pengangkut produk kita, sehingga merugikan. Tapi kalau perang ini meluas mungkin kekuatiran serupa akan terjadi," tambahnya.
Direktur Operasional PT Surya Satria, Sukendi Johan mengatakan, biasa permintaan dalam jumlah besar melalui asosasi. "Kalau asosiasi minta akan kami upayakan, tetapi Surya Satria pemiliknya di Jakarta. Jadi terserah Jakarta," kata Sukendi, kemarin.
Kalau untuk market, jelasnya, kita ekspor ke Japang dan tidak bisa mengalihkan begitu saja.
"Untuk speksifikasi juga beda, Jepang kayu ukuran kecil sementara Timur Tengah ukuran besar," jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalsel, Subardjo, mengatakan selama ini tidak ada ekspor secara langsung Kalsel ke Israel. Sedangkan ke Libanon relatif kecil.
Ia menambahkan ekspor ke Timteng pun selama ini relatif kecil, cuma 10 persen dari total ekspor Kalsel.
Di mana berdasarkan data, realisasi volume ekspor Kalsel tahun 2005 sebanyak 52.2 miliar kilogram atau senilai Rp2.08 triliun. Sedangkan khsusus produk plywood yang menjadi andalan ekspor ke Timteng tahun 2005 tercatat realisasi 518 ratus juta kilogram atau senilai Rp329 miliar.
"Karena sekarang demand-nya lebih banyak dari supply, sehingga bebas memilih pasar. Jadi kalau pun ke Timur Tengah terganggu, para produsen dapat mengalihkan ke negara lain," tambahnya.
Selain Bahrain, Kalsel juga mengirim ke negara lain seperti Saudi Arabia, Uni Emirat, Yordania, Qatar, Kuwait, Mesir, Yordania dan Iran. Namun selama ini masih bersifat tidak tetap, karena terkadang tidak ada realisasi ekspor di tahun berikutnya.
Hal itu tampak dari data realisasi ekspor Kalsel antara 2001-2005. Sedangkan data terakhir realisasi volume ekspor ke negara-negara Timur Tengah, Subardjo mengatakan masih di data. nda
Banjarmasin, BPost - Perang memang peristiwa menyedihkan karena banyak korban berjatuhan dan bangunan pun porak poranda. Tapi bagi pengusaha kayu Kalsel perang di Timur Tengah menjadi peluang usaha yang baik bagi industri perkayuan untuk bangkit.
Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalsel, Adi Laksono saat dimintai komentar soal dampak perang antara Lebanon dan Israel sejak sebulan lalu terhadap realisasi ekspor produk kayu dari Kalsel ke negara di Timur Tengah.
Ia memprediksikan saat perang usai, negara-negara yang terlibat kemelut itu akan membutuhkan banyak kayu untuk melakukan rehabilitasi atau perbaikan bangunan.
"Kita tetap berusaha memperbesar volume pengiriman produk kayu. Karena untuk masa pemulihan mereka pasti membutuhkan banyak kayu. Dan itu adalah prospek yang bagus," katanya, Senin (14/8).
Untuk itu pihaknya akan bekerja sama dengan negara-negara rekanan di Timur Tengah (Timteng) untuk membantu proses pengiriman.
Memang diakui dia selama ini volume ekspor ke Timteng khususnya plywood dan moulding masih relatif kecil, sekitar 2,5 persen dari total realisasi ekspor produk kayu.
Biasanya pengiriman dilakukan melalui negara Bahrain atau Dubai, namun terbesar diserap negara Arab Saudi.
Ia juga mengatakan pada perang di kawasan Timteng kali ini tidak menimbulkan kekuatiran para pengusaha, karena hanya terjadi dalam skup kecil, regional.
"Berbeda dengan perang Irak beberapa tahun lalu. Di mana ada ancaman pembajakan kapal pengangkut produk kita, sehingga merugikan. Tapi kalau perang ini meluas mungkin kekuatiran serupa akan terjadi," tambahnya.
Direktur Operasional PT Surya Satria, Sukendi Johan mengatakan, biasa permintaan dalam jumlah besar melalui asosasi. "Kalau asosiasi minta akan kami upayakan, tetapi Surya Satria pemiliknya di Jakarta. Jadi terserah Jakarta," kata Sukendi, kemarin.
Kalau untuk market, jelasnya, kita ekspor ke Japang dan tidak bisa mengalihkan begitu saja.
"Untuk speksifikasi juga beda, Jepang kayu ukuran kecil sementara Timur Tengah ukuran besar," jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalsel, Subardjo, mengatakan selama ini tidak ada ekspor secara langsung Kalsel ke Israel. Sedangkan ke Libanon relatif kecil.
Ia menambahkan ekspor ke Timteng pun selama ini relatif kecil, cuma 10 persen dari total ekspor Kalsel.
Di mana berdasarkan data, realisasi volume ekspor Kalsel tahun 2005 sebanyak 52.2 miliar kilogram atau senilai Rp2.08 triliun. Sedangkan khsusus produk plywood yang menjadi andalan ekspor ke Timteng tahun 2005 tercatat realisasi 518 ratus juta kilogram atau senilai Rp329 miliar.
"Karena sekarang demand-nya lebih banyak dari supply, sehingga bebas memilih pasar. Jadi kalau pun ke Timur Tengah terganggu, para produsen dapat mengalihkan ke negara lain," tambahnya.
Selain Bahrain, Kalsel juga mengirim ke negara lain seperti Saudi Arabia, Uni Emirat, Yordania, Qatar, Kuwait, Mesir, Yordania dan Iran. Namun selama ini masih bersifat tidak tetap, karena terkadang tidak ada realisasi ekspor di tahun berikutnya.
Hal itu tampak dari data realisasi ekspor Kalsel antara 2001-2005. Sedangkan data terakhir realisasi volume ekspor ke negara-negara Timur Tengah, Subardjo mengatakan masih di data. nda
Lahan Mulai Dibakar
Banjarmasin Post; Selasa, 10 Oktober 2006 03:12:36
KOTABARU - Sejak berkurangnya intensitas curah hujan beberapa bulan yang lalu, puluhan hektare lahan hijau di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kotabaru, dibakar untuk dijadikan areal pertanian tanaman padi.
Aripin (47) warga Pantai di Kecamatan Kelumpang Selatan, mengatakan dalam beberapa pekan terakhir ini sebagian besar petani di desanya telah ramai-ramai membuka lahan dengan cara ditebang lalu dibakar.
Menebang dikeringkan lalu dibakar itu sudah menjadi kebiasaan petani di sini. Selain telah terjadi pembakaran lahan, sebagian lahan tidur di pinggir-pinggir sepanjang jalan juga terbakar secara sporadis.
Kebiasaan yang kurang baik tersebut telah dilakukan oleh petani di sejumlah daerah, seperti di Sembusur, Pulau Panci, Kecamatan Kelumpang Hilir, Sampanahan, Pamukan Selatan, Pamukan Hilir, Hampang, Kelumpang Hulu, Kelumpang Utara, serta Sungai Durian.
Tujuannya adalah menghemat biaya operasional pembukaan lahan dan lahan yang dibakar akan lebih subur sehingga menghemat pembelian pupuk. ant
KOTABARU - Sejak berkurangnya intensitas curah hujan beberapa bulan yang lalu, puluhan hektare lahan hijau di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kotabaru, dibakar untuk dijadikan areal pertanian tanaman padi.
Aripin (47) warga Pantai di Kecamatan Kelumpang Selatan, mengatakan dalam beberapa pekan terakhir ini sebagian besar petani di desanya telah ramai-ramai membuka lahan dengan cara ditebang lalu dibakar.
Menebang dikeringkan lalu dibakar itu sudah menjadi kebiasaan petani di sini. Selain telah terjadi pembakaran lahan, sebagian lahan tidur di pinggir-pinggir sepanjang jalan juga terbakar secara sporadis.
Kebiasaan yang kurang baik tersebut telah dilakukan oleh petani di sejumlah daerah, seperti di Sembusur, Pulau Panci, Kecamatan Kelumpang Hilir, Sampanahan, Pamukan Selatan, Pamukan Hilir, Hampang, Kelumpang Hulu, Kelumpang Utara, serta Sungai Durian.
Tujuannya adalah menghemat biaya operasional pembukaan lahan dan lahan yang dibakar akan lebih subur sehingga menghemat pembelian pupuk. ant
Pemberantasan Tebangan Liar Payah
Selasa, 10 Oktober 2006 03:12:12
Banjarbaru, BPost - Pemberantasan kayu curian di negeri ini diakui masih payah. Ibarat orang berlari, upaya menegakkan kebijakan prioritas Departemen Kehutanan (Dephut) ini ngos-ngosan.
Akibatnya, upaya pelestarian lebih dari 120 juta hektare keanekaragaman hayati hutan pun perlu banyak pembenahan dan ujung-ujungnya permasalahan yang kompleks pun masih saja diwariskan.
Hal itu terungkap dalam Seminar Nasional Masyarakat Peneliti Kayu (MAPEKI) IX di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarbaru, Jumat (11/8).
Sekjen Dephut Boen M Purnama paling keras menyentil upaya ini. Tiga dasawarsa ini adalah masa prihatin bagi dunia kehutanan nasional. Dalam pengelolaan hutan, banyak warisan permasalahan komplek yang ditinggalkan. Di antaranya, cepatnya laju degradasi hutan, penebangan ilegal dan pencurian kayu. Masalah yang tak habis mendera dunia kehutanan di seluruh wilayah kehutanan.
"Harus kita akui, lima kebijakan prioritas Dephut belum maksimal. Pemberantasan pencurian kayu maupun restrukturisasi kehutanan masih ngos-ngosan," tandasnya.
Boen mengakui, hal ini tak bisa semata menyalahkan salah satu pihak saja. Mengingat, tidak sedikit faktor eksternal yang mempengaruhi, di antaranya aturan yang masih belum selaras. Banyak peraturan di negeri ini yang berbenturan dengan upaya restrukturisasi karena belum samanya persepsi antara perdagangan dan upaya pelestarian hutan.
Karenanya, harus ada strategi untuk menggerakkan industri kehutanan. Ada sejumlah aspek kunci yang harus disasar sehingga Indonesia bangkit lagi menuju kejayaan pembangunan kehutanan.
Disinilah perlunya kerjasama dengan bidang penelitian, termasuk kerjasama dengan MAPEKI. MAPEKI diharapkan dapat menerjemahkan kebijakan yang masih dirasa kurang.
MAPEKI diharapkan dapat memberikan masukan terhadap langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh pengambil kebijakan, termasuk memberikan jastifikasi ilmiah yang dapat diterima sehinga kebijakan yang diambil tidak hanya benar dari sisi ketentuan perundang-undangan tetapi juga tepat dari sisi sasaran.
Seminar yang digelar selama 3 hari sejak Jumat (11/8) hingga Minggu (13/8) dihadiri 300 peserta dari 21 institusi. Para ahli kehutanan berkumpul, termasuk dari Kyoto University Jepang. Ada 170 paper yang disajikan baik dari Perguruan Tinggu, Lembaga Peneliti juga perusahaan kayu. niz
Banjarbaru, BPost - Pemberantasan kayu curian di negeri ini diakui masih payah. Ibarat orang berlari, upaya menegakkan kebijakan prioritas Departemen Kehutanan (Dephut) ini ngos-ngosan.
Akibatnya, upaya pelestarian lebih dari 120 juta hektare keanekaragaman hayati hutan pun perlu banyak pembenahan dan ujung-ujungnya permasalahan yang kompleks pun masih saja diwariskan.
Hal itu terungkap dalam Seminar Nasional Masyarakat Peneliti Kayu (MAPEKI) IX di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarbaru, Jumat (11/8).
Sekjen Dephut Boen M Purnama paling keras menyentil upaya ini. Tiga dasawarsa ini adalah masa prihatin bagi dunia kehutanan nasional. Dalam pengelolaan hutan, banyak warisan permasalahan komplek yang ditinggalkan. Di antaranya, cepatnya laju degradasi hutan, penebangan ilegal dan pencurian kayu. Masalah yang tak habis mendera dunia kehutanan di seluruh wilayah kehutanan.
"Harus kita akui, lima kebijakan prioritas Dephut belum maksimal. Pemberantasan pencurian kayu maupun restrukturisasi kehutanan masih ngos-ngosan," tandasnya.
Boen mengakui, hal ini tak bisa semata menyalahkan salah satu pihak saja. Mengingat, tidak sedikit faktor eksternal yang mempengaruhi, di antaranya aturan yang masih belum selaras. Banyak peraturan di negeri ini yang berbenturan dengan upaya restrukturisasi karena belum samanya persepsi antara perdagangan dan upaya pelestarian hutan.
Karenanya, harus ada strategi untuk menggerakkan industri kehutanan. Ada sejumlah aspek kunci yang harus disasar sehingga Indonesia bangkit lagi menuju kejayaan pembangunan kehutanan.
Disinilah perlunya kerjasama dengan bidang penelitian, termasuk kerjasama dengan MAPEKI. MAPEKI diharapkan dapat menerjemahkan kebijakan yang masih dirasa kurang.
MAPEKI diharapkan dapat memberikan masukan terhadap langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh pengambil kebijakan, termasuk memberikan jastifikasi ilmiah yang dapat diterima sehinga kebijakan yang diambil tidak hanya benar dari sisi ketentuan perundang-undangan tetapi juga tepat dari sisi sasaran.
Seminar yang digelar selama 3 hari sejak Jumat (11/8) hingga Minggu (13/8) dihadiri 300 peserta dari 21 institusi. Para ahli kehutanan berkumpul, termasuk dari Kyoto University Jepang. Ada 170 paper yang disajikan baik dari Perguruan Tinggu, Lembaga Peneliti juga perusahaan kayu. niz
Karyawan Gunung Meranti Makin Resah
Senin, 09 Oktober 2006 01:07
Banjarmasin, BPost - Ribuan karyawan PT Gunung Meranti Group gelisah. Sudah empat bulan tidak menerima gaji. Sekitar 564 karyawan memilih meminta pemutusan hubungan kerja (PHK). Alasannya, uang pesangon perusahaan dapat digunakan untuk modal pulang kampung. Maklum, sebagian pekerja berasal dari luar Kalimantan Selatan.
Ketua penuntutan hak karyawan, Sistiono mengatakan, perusahaan harus memenuhi tuntutan PHK tersebut karena terbukti selama tiga bulan berturut-turut tidak mampu menggaji karyawan.
Demikian ditegaskan Sistiono bersama sejumlah karyawan, didampingi Aliansi Penyelamatan Indonesia yang dipimpin Syamsul Maarif ketika berkunjung ke redaksi BPost, Kamis (10/8).
Sistiono mengaku telah melakukan berbagai upaya agar perusahaan mau memenuhi tuntutan yakni dengan mendatangi Kapolda Kalsel Brigjen Halba R Nugroho, Wakil Gubernur Rosehan NB, dan DPRD Kalsel. Namun masih belum menuai hasil.
"Bukan hanya gaji kami yang hilang, uang Jamsostek Rp2,9 miliar tidak dibayarkan perusahaan, padahal setiap bulan gaji kami dipotong. Kemudian uang koperasi kami juga tidak jelas nasibnya," keluh Sistiono yang diamani karyawan lainnya.
Syamsul Maarif menambahkan, pada 20 Agustus mendatang, karyawan akan menggelar rapat akbar sebagai bentuk keprihatinan bersama, sekaligus merapatkan barisan untuk membulatkan tuntutan.
Dan pada 28 Agustus, DPRD Kalsel berjanji memanggil Komisaris Utama Handrawan Tiono untuk bertemu dengan karyawan guna mencari titik temu.
Kamal, wakil ketua penuntutan hak karyawan mengaku, jika dia di-PHK maka pesangon yang akan diterimanya sebesar Rp15 juta sebagai uang jasa mengabdi selama 18 tahun.
"Kini banyak teman-teman kami hidupnya mengandalkan bantuan dari keluarga. Kasihan, karena setiap kali perusahaan mengumumkan ada penggajian, setelah didatangi ternyata hanya bohong. Bayangkan mereka datang jauh-jauh dari Kandangan, sampai di perusahaan tidak ada apa-apa," tuturnya.rbt
Banjarmasin, BPost - Ribuan karyawan PT Gunung Meranti Group gelisah. Sudah empat bulan tidak menerima gaji. Sekitar 564 karyawan memilih meminta pemutusan hubungan kerja (PHK). Alasannya, uang pesangon perusahaan dapat digunakan untuk modal pulang kampung. Maklum, sebagian pekerja berasal dari luar Kalimantan Selatan.
Ketua penuntutan hak karyawan, Sistiono mengatakan, perusahaan harus memenuhi tuntutan PHK tersebut karena terbukti selama tiga bulan berturut-turut tidak mampu menggaji karyawan.
Demikian ditegaskan Sistiono bersama sejumlah karyawan, didampingi Aliansi Penyelamatan Indonesia yang dipimpin Syamsul Maarif ketika berkunjung ke redaksi BPost, Kamis (10/8).
Sistiono mengaku telah melakukan berbagai upaya agar perusahaan mau memenuhi tuntutan yakni dengan mendatangi Kapolda Kalsel Brigjen Halba R Nugroho, Wakil Gubernur Rosehan NB, dan DPRD Kalsel. Namun masih belum menuai hasil.
"Bukan hanya gaji kami yang hilang, uang Jamsostek Rp2,9 miliar tidak dibayarkan perusahaan, padahal setiap bulan gaji kami dipotong. Kemudian uang koperasi kami juga tidak jelas nasibnya," keluh Sistiono yang diamani karyawan lainnya.
Syamsul Maarif menambahkan, pada 20 Agustus mendatang, karyawan akan menggelar rapat akbar sebagai bentuk keprihatinan bersama, sekaligus merapatkan barisan untuk membulatkan tuntutan.
Dan pada 28 Agustus, DPRD Kalsel berjanji memanggil Komisaris Utama Handrawan Tiono untuk bertemu dengan karyawan guna mencari titik temu.
Kamal, wakil ketua penuntutan hak karyawan mengaku, jika dia di-PHK maka pesangon yang akan diterimanya sebesar Rp15 juta sebagai uang jasa mengabdi selama 18 tahun.
"Kini banyak teman-teman kami hidupnya mengandalkan bantuan dari keluarga. Kasihan, karena setiap kali perusahaan mengumumkan ada penggajian, setelah didatangi ternyata hanya bohong. Bayangkan mereka datang jauh-jauh dari Kandangan, sampai di perusahaan tidak ada apa-apa," tuturnya.rbt
Monday, August 07, 2006
Bakar Hutan, Diancam 10 Tahun Penjara
Radar Banjarmasin; Sabtu, 5 Agustus 2006
Dinas Kehutanan Lakukan Sosialisasi dan Patroli
KOTABARU – Pembakaran hutan, salah satu masalah yang tidak pernah absen tiap tahunnya, diprediksi bakal bermunculan di kawasan hutan Kotabaru. Untuk mengatasi masalah tersebut larangan tegas dikeluarkan pemerintah, dengan ancaman sekitar 10 tahun penjara serta denda Rp5 miliar.
Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotabaru, Ir Hasbi M Thawab MM, dalam Undang-Undang Nomor 41/1999, tentang Kehutanan dinyatakan bahwa setiap orang dilarang keras menebang/merusak/membakar pohon di kawasan hutan, dan jika siapa saja melanggar ketentuan tersebut diancam dengan hukuman penjara atau denda.
"Penerapan undang-undang tersebut dilaksanakan pada awal musim kemarau tahun ini, tepatnya pada bulan Juli 2006 kemarin. Dan jika ada yang melanggar peraturan tersebut diancam dengan hukuman 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp5 miliar," kata Hasbi kepada wartawan.
Untuk mengatasi masalah penebangan dan pembakaran hutan tahun ini, Hasbi menjelaskan, sementara ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi peraturan tersebut. Selain itu, patroli rutin terus dilaksanakan di kawasan rawan kebakaran serta di Unit Pelaksanaan teknis (UPT).
Dari laporan SCKPP, hingga Juli 2006 ini belum ditemukan adanya titik api atau hot spot di kawasan hutan Kabupaten Kotabaru. Sedangkan untuk Agustus 2005 lalu, di kawasan hutan Kabupaten Kotabaru ditemukan sedikitnya delapan titik api yang tersebar pada beberapa kawasan hutan dan kecamatan seperti Kecamatan Kelumpang Hulu telah ditemukan dua titik api, Kecamatan Pulau Laut Barat satu titik api, Pulau Laut Barat satu titik api, Pamukan Utara satu titik api, Kecamatan Pamukan Selatan tiga titik api dan wilayah Suaka Alam Pulau Sebuku juga ditemukan satu titik api.
Namun demikian, kata Armadi Tamajo Kepala Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Dinas Kehutanan Kotabaru, titik api yang tersebar itu tidak semuanya berada di kawasan Hutan Lindung melainkan berada di Area Penggunaan Lain (APL). (ins)
Dinas Kehutanan Lakukan Sosialisasi dan Patroli
KOTABARU – Pembakaran hutan, salah satu masalah yang tidak pernah absen tiap tahunnya, diprediksi bakal bermunculan di kawasan hutan Kotabaru. Untuk mengatasi masalah tersebut larangan tegas dikeluarkan pemerintah, dengan ancaman sekitar 10 tahun penjara serta denda Rp5 miliar.
Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotabaru, Ir Hasbi M Thawab MM, dalam Undang-Undang Nomor 41/1999, tentang Kehutanan dinyatakan bahwa setiap orang dilarang keras menebang/merusak/membakar pohon di kawasan hutan, dan jika siapa saja melanggar ketentuan tersebut diancam dengan hukuman penjara atau denda.
"Penerapan undang-undang tersebut dilaksanakan pada awal musim kemarau tahun ini, tepatnya pada bulan Juli 2006 kemarin. Dan jika ada yang melanggar peraturan tersebut diancam dengan hukuman 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp5 miliar," kata Hasbi kepada wartawan.
Untuk mengatasi masalah penebangan dan pembakaran hutan tahun ini, Hasbi menjelaskan, sementara ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi peraturan tersebut. Selain itu, patroli rutin terus dilaksanakan di kawasan rawan kebakaran serta di Unit Pelaksanaan teknis (UPT).
Dari laporan SCKPP, hingga Juli 2006 ini belum ditemukan adanya titik api atau hot spot di kawasan hutan Kabupaten Kotabaru. Sedangkan untuk Agustus 2005 lalu, di kawasan hutan Kabupaten Kotabaru ditemukan sedikitnya delapan titik api yang tersebar pada beberapa kawasan hutan dan kecamatan seperti Kecamatan Kelumpang Hulu telah ditemukan dua titik api, Kecamatan Pulau Laut Barat satu titik api, Pulau Laut Barat satu titik api, Pamukan Utara satu titik api, Kecamatan Pamukan Selatan tiga titik api dan wilayah Suaka Alam Pulau Sebuku juga ditemukan satu titik api.
Namun demikian, kata Armadi Tamajo Kepala Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Dinas Kehutanan Kotabaru, titik api yang tersebar itu tidak semuanya berada di kawasan Hutan Lindung melainkan berada di Area Penggunaan Lain (APL). (ins)
AS Dukung Jantung Borneo
Banjarmasin Post; Minggu, 06 Agustus 2006 02:31
JAKARTA - Pelestarian hutan tropis menjadi hal yang sangat mendesak. Karenanya pemerintah Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam membuat rencana konservasi hutan tropis seluas 220 ribu kilometer persegi. Langkah ini mendapat dukungan dari pemerintah AS.
"Amerika memuji langkah itu, yang akan membantu melestarikan hutan hujan tropis yang kaya keanekaragaman hayati yang terbentang di sepanjang perbatasan antara ketiga negara dan mencakup bagian yang cukup luas dari pulau Borneo," demikian siaran pers Kedubes AS, Sabtu (5/8).
Sebelumnya Pemerintah AS berkomitmen untuk memberikan bantuan senilai 100 ribu dolar AS sebagaimana disampaikan Menlu AS Condoleezza Rice dalam konferensi pers di Kuala lumpur, Malaysia pada 28 Juli lalu.
Bantuan itu nantinya akan disalurkan melalui World Wildlife Fund (WWF) dan International Tropical Timber Organization, dengan konsultasi dari 3 negara tersebut, yang mencanangkan konservasi Jantung Borneo pada April 2006 lalu.
AS juga berkomitmen untuk membantu negara berkembang dalam meningkatkan pengurusan hutan serta manajemen hutan lestari. Serta menghentikan perdagangan ilegal satwa liar serta produk dari satwa liar tersebut. dtc
JAKARTA - Pelestarian hutan tropis menjadi hal yang sangat mendesak. Karenanya pemerintah Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam membuat rencana konservasi hutan tropis seluas 220 ribu kilometer persegi. Langkah ini mendapat dukungan dari pemerintah AS.
"Amerika memuji langkah itu, yang akan membantu melestarikan hutan hujan tropis yang kaya keanekaragaman hayati yang terbentang di sepanjang perbatasan antara ketiga negara dan mencakup bagian yang cukup luas dari pulau Borneo," demikian siaran pers Kedubes AS, Sabtu (5/8).
Sebelumnya Pemerintah AS berkomitmen untuk memberikan bantuan senilai 100 ribu dolar AS sebagaimana disampaikan Menlu AS Condoleezza Rice dalam konferensi pers di Kuala lumpur, Malaysia pada 28 Juli lalu.
Bantuan itu nantinya akan disalurkan melalui World Wildlife Fund (WWF) dan International Tropical Timber Organization, dengan konsultasi dari 3 negara tersebut, yang mencanangkan konservasi Jantung Borneo pada April 2006 lalu.
AS juga berkomitmen untuk membantu negara berkembang dalam meningkatkan pengurusan hutan serta manajemen hutan lestari. Serta menghentikan perdagangan ilegal satwa liar serta produk dari satwa liar tersebut. dtc
Friday, August 04, 2006
Penjarah Hutan Masih Berkeliaran
Jumat, 04 Agustus 2006 01:40
Banjarmasin, BPost - Tak pernah ada kata jera. Itulah para pelaku pembalakan hutan. Polisi dari Polres Kotabaru dan Polres Tanah Bumbu, di back-up jajaran Reskrim Polda Kalsel, mengamankan ratusan kayu log bernilai puluhan juta rupiah.
Pada Rabu (2/8) siang, jajaran Polres Kotabaru yang melakukan operasi rutin mengamankan 35 batang kayu log dan 35 potong kayu balok siap jual.
Kapolres Kotabaru Ajun Komisaris Besar Sahimin Zainuddin yang dikonfirmasi, Kamis (3/8), mengatakan, anak buahnya mengamankan tiga truk penuh kayu saat menggelar operasi rutin di jalanan.
"Ketiga truk tersebut kita amankan di tempat terpisah. Ada yang membawa kayu olahan tanpa dokumen, dan ada juga yang membawa kayu log untuk diserahkan ke bansaw," paparnya.
Polisi pertama kali mengamankan truk DA 9531 G saat melintas di Jalan Semaras Pulau Laut. Sopir truk, Norjani langsung digelandang ke Mapolres Kotabaru.
Kemudian truk tanpa plat nomor yang mengangkut 20 kayu log tanpa dokumen, diamankan saat melintas diJalan HTI Pulau Laut Barat. Sopir truk, Salomo (20) juga dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan.
Satu lagi truk berplat W 7696 KU ditangkap di Sungup Pemasiran Pulau Laut Utara. Di dalam truk itu terdapat 15 potong kayu log. Pemiliknya, Iwan melarikan diri.
Sementara itu, jajaran Polres Tanah Bumbu dan Polda Kalsel, bersama-sama Dinas Kehutanan menggelar operasi penertiban illegal logging di Kecamatan Mentewe, Tanah Bumbu. Hasilnya, mereka mengamankan 168 potong kayu log.
Informasi diperoleh BPost, bergeraknya Reskrim Polda Kalsel yang didukung jajaran Polres Tanah Bumbu ini memang untuk pemberantasan pembalakan.
"Tim gabungan tersebut menemukan kayu log jenis meranti campuran sebanyak 168 potong. Jumlah kubikasi belum bisa ditentukan karena masih dalam perhitungan petugas," papar Kapolres Tanah Bumbu AKBP Hersom Bagus Pribadi.dwi
Banjarmasin, BPost - Tak pernah ada kata jera. Itulah para pelaku pembalakan hutan. Polisi dari Polres Kotabaru dan Polres Tanah Bumbu, di back-up jajaran Reskrim Polda Kalsel, mengamankan ratusan kayu log bernilai puluhan juta rupiah.
Pada Rabu (2/8) siang, jajaran Polres Kotabaru yang melakukan operasi rutin mengamankan 35 batang kayu log dan 35 potong kayu balok siap jual.
Kapolres Kotabaru Ajun Komisaris Besar Sahimin Zainuddin yang dikonfirmasi, Kamis (3/8), mengatakan, anak buahnya mengamankan tiga truk penuh kayu saat menggelar operasi rutin di jalanan.
"Ketiga truk tersebut kita amankan di tempat terpisah. Ada yang membawa kayu olahan tanpa dokumen, dan ada juga yang membawa kayu log untuk diserahkan ke bansaw," paparnya.
Polisi pertama kali mengamankan truk DA 9531 G saat melintas di Jalan Semaras Pulau Laut. Sopir truk, Norjani langsung digelandang ke Mapolres Kotabaru.
Kemudian truk tanpa plat nomor yang mengangkut 20 kayu log tanpa dokumen, diamankan saat melintas diJalan HTI Pulau Laut Barat. Sopir truk, Salomo (20) juga dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan.
Satu lagi truk berplat W 7696 KU ditangkap di Sungup Pemasiran Pulau Laut Utara. Di dalam truk itu terdapat 15 potong kayu log. Pemiliknya, Iwan melarikan diri.
Sementara itu, jajaran Polres Tanah Bumbu dan Polda Kalsel, bersama-sama Dinas Kehutanan menggelar operasi penertiban illegal logging di Kecamatan Mentewe, Tanah Bumbu. Hasilnya, mereka mengamankan 168 potong kayu log.
Informasi diperoleh BPost, bergeraknya Reskrim Polda Kalsel yang didukung jajaran Polres Tanah Bumbu ini memang untuk pemberantasan pembalakan.
"Tim gabungan tersebut menemukan kayu log jenis meranti campuran sebanyak 168 potong. Jumlah kubikasi belum bisa ditentukan karena masih dalam perhitungan petugas," papar Kapolres Tanah Bumbu AKBP Hersom Bagus Pribadi.dwi
Wednesday, August 02, 2006
Hutan Gundul Salah Satu Penyebab
Rabu, 02 Agustus 2006 01:16:35
Martapura, BPost - Bupati Banjar HG Khairul Saleh membantah telah mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait musibah banjir. "Yang saya maksud hutan gundul hanya salah satu penyebab dari musibah banjir ini," ujarnya, Senin (31/7).
Ketika berjumpa dengan masyarakat Karang Intan beberapa waktu lalu, pihaknya menyatakan bahwa musibah banjir disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya curah hujan di bagian hulu Sungai Riam Kiwa dan Sungai Riam Kanan.
Daya serap tanah terhadap air semakin berkurang, kondisi hutan semakin gundul. Selain itu, hakikatnya, musibah ini sudah kehendak Allah, tukasnya.
Dalam pernyataannya itu, lanjut Khairul, dirinya sama sekali tidak membela PT Sumpol Timber, tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap perusahaan HPH tersebut.
"Hanya, hutan gundul sebagai salah satu penyebab banjir itu memang harus kita akui bersama memang betul. Namun, apakah PT Sumpol sebagai penyebab gundulnya hutan, tentu saja masih memerlukan penelitian yang mendalam dan melalui proses konstitusional yang berlaku," ungkapnya.
Khairul menegaskan, pihaknya akan mendukung apa pun yang dihasilkan DPRD Banjar sebagai perwujudan perwakilan rakyat Banjar.
"Kalau dewan merekomendasikan izin PT Sumpol dicabut oleh Dirjen Kehutanan, saya akan mendukung apa yang menjadi keinginan masyarakat. Namun, kalau saya tergesa-gesa mengambil keputusan, bisa-bisa langkah saya dicap inkonstitusional dan saya bisa dituntut," katanya. adi
Martapura, BPost - Bupati Banjar HG Khairul Saleh membantah telah mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait musibah banjir. "Yang saya maksud hutan gundul hanya salah satu penyebab dari musibah banjir ini," ujarnya, Senin (31/7).
Ketika berjumpa dengan masyarakat Karang Intan beberapa waktu lalu, pihaknya menyatakan bahwa musibah banjir disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya curah hujan di bagian hulu Sungai Riam Kiwa dan Sungai Riam Kanan.
Daya serap tanah terhadap air semakin berkurang, kondisi hutan semakin gundul. Selain itu, hakikatnya, musibah ini sudah kehendak Allah, tukasnya.
Dalam pernyataannya itu, lanjut Khairul, dirinya sama sekali tidak membela PT Sumpol Timber, tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap perusahaan HPH tersebut.
"Hanya, hutan gundul sebagai salah satu penyebab banjir itu memang harus kita akui bersama memang betul. Namun, apakah PT Sumpol sebagai penyebab gundulnya hutan, tentu saja masih memerlukan penelitian yang mendalam dan melalui proses konstitusional yang berlaku," ungkapnya.
Khairul menegaskan, pihaknya akan mendukung apa pun yang dihasilkan DPRD Banjar sebagai perwujudan perwakilan rakyat Banjar.
"Kalau dewan merekomendasikan izin PT Sumpol dicabut oleh Dirjen Kehutanan, saya akan mendukung apa yang menjadi keinginan masyarakat. Namun, kalau saya tergesa-gesa mengambil keputusan, bisa-bisa langkah saya dicap inkonstitusional dan saya bisa dituntut," katanya. adi
Tuesday, August 01, 2006
Pernyataan Bupati Kontroversial
Minggu, 30 Juli 2006 23:53:46
Martapura, BPost - Pernyataan Bupati Banjar, HG Khairul Saleh di salah satu media bahwa penyebab banjir kemarin bukan akibat aktivitas perusahaan kayu besar dinilai kontroversial. Lekawasda Kalsel bahkan berniat menggelar rapat intern untuk menyikapi masalah tersebut.
"Pernyataan Bupati kontroversial. Kami kurang sependapat kalau beliau bilang bahwa musibah banjir sudah kehendak Allah dan bukan akibat penebangan hutan di Pegunungan Meratus oleh perusahaan besar," ujar Adolf, Sekretaris Lekawasda, Kamis (27/7).
Menurutnya, segala musibah termasuk banjir memang sudah kehendak Allah, namun hal itu tentu ada sebabnya, yakni karena ulah manusia sendiri yang tidak mengindahkan kelestarian alam.
"Nah, musibah banjir kali ini sebenarnya terjadi di musim kemarau basah, dalam arti bukan di musim penghujan. Hal ini terang saja, karena vegetasi dan serapan tanah berkurang karena pohon-pohon sudah banyak yang musnah, terutama di kawasan hulu Sungai Riam Kanan," tegasnya.
Dikatakan, kurang tepat kalau Khairul membandingkan banjir Juli 2006 dengan banjir 1965 meskipun saat itu jumlah pohon masih sangat banyak. Tahun 1965 banjir bisa terjadi karena curah hujan sangat tinggi, sementara saat ini meski memasuki musim kemarau bisa terjadi banjir.adi
Martapura, BPost - Pernyataan Bupati Banjar, HG Khairul Saleh di salah satu media bahwa penyebab banjir kemarin bukan akibat aktivitas perusahaan kayu besar dinilai kontroversial. Lekawasda Kalsel bahkan berniat menggelar rapat intern untuk menyikapi masalah tersebut.
"Pernyataan Bupati kontroversial. Kami kurang sependapat kalau beliau bilang bahwa musibah banjir sudah kehendak Allah dan bukan akibat penebangan hutan di Pegunungan Meratus oleh perusahaan besar," ujar Adolf, Sekretaris Lekawasda, Kamis (27/7).
Menurutnya, segala musibah termasuk banjir memang sudah kehendak Allah, namun hal itu tentu ada sebabnya, yakni karena ulah manusia sendiri yang tidak mengindahkan kelestarian alam.
"Nah, musibah banjir kali ini sebenarnya terjadi di musim kemarau basah, dalam arti bukan di musim penghujan. Hal ini terang saja, karena vegetasi dan serapan tanah berkurang karena pohon-pohon sudah banyak yang musnah, terutama di kawasan hulu Sungai Riam Kanan," tegasnya.
Dikatakan, kurang tepat kalau Khairul membandingkan banjir Juli 2006 dengan banjir 1965 meskipun saat itu jumlah pohon masih sangat banyak. Tahun 1965 banjir bisa terjadi karena curah hujan sangat tinggi, sementara saat ini meski memasuki musim kemarau bisa terjadi banjir.adi
Subscribe to:
Posts (Atom)