Hutan Kalsel Harus Diselamatkan

Rabu, 29-10-2008 | 21:11:28

BANJARMASIN, BPOST - Berbagai aktivitas yang selama ini menjadikan kawasan hutan di wilayah regional Kalimantan terus tertekan, harus segera diatasi agar kondisinya tidak semakin parah dan mengancam lingkungan hidup secara luas.

Pemerhati kehutanan dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarbaru, Udiansyah disela-sela lokakarya Program Kehutanan Multi Pihak di Banjarmasin, Selasa, mengatakan, tekanan yang terjadi terhadap hutan di Kalimantan merupakan bagian dari masalah besar persoalan kehutanan di Indonesia dengan tingkat kerusakan mencapai 1,2 juta hektare per tahun.

Diantara aktivitas yang terus menekan hutan seperti terjadi di Kalimantan Selatan berupa usaha pertambangan baru bara skala besar, perkebunan besar swasta (PBS) kelapa sawit, dan kegiatan lainnya dengan sasaran penebangan kayu hutan.

Selain itu, tidak jelasnya batas-batas kewenangan pengelolaan hutan antar instansi, antara pemerintah pusat dan daerah, serta hak-hak masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Sementara Anida, dari Yayasan Kehati Jakarta menyatakan keprihatinan terhadap berbagai aktivitas yang terus menekan kawasan hutan yang didalamnya kaya akan keanekaragaman hayati, serta hasil hutan ikutan lainnya.

Padahal kekayaan Keanekaragaman hayati yang terdapat pada kawasan hutan Indonesia menduduki urutan ketiga di dunia itu justru tidak banyak diketahui dan dipahami masyarakat terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Pada jumpa pers dipandu Ketua PWI Kalsel, Drs.Fathurrahman selaku Deputi Direktur Masyarakat Filantropi Borneo (MFB) Kalsel, disebutkan, persoalan tekanan terhadap hutan di Kalimantan, juga terjadi di Jawa oleh arus pertambahan penduduk, industri dan perluasan pemukiman.

Dalam keterangan pers bersama Endang Setiawan, dari Multistakeholder Forestry Program (MFP), mengatakan mendesak upaya optimalisasi pemanfaatan hasil hutan non kayu, agar warga masyarakat termasuk yang tinggal di sekitar hutan tidak lagi tertarik menebang kayu untuk mendapatkan uang.

Ada kesan dalam masyarakat bahwa hanya kayu yang bisa dijadikan sumber pendapatan mereka, padahal kayu hanya sekitar lima persen dari potensi kawasan hutan.

Optimalisasi pemanfaatan hasil hutan non kayu yang mencapai 95 persen itu akan sangat menentukan bagi keberhasilan program kehutanan multi pihak.

Panitia pelaksana lokakarya Pengelolaan Hutan Multi Pihak di Banjarmasin, Norhalis Majid,SE menyebutkan, lokakarya yang melibatkan multi pihak dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah itu berhasil menginventarisir 30 isu strategis kehutanan di wilayah kedua provinsi bertetangga.

Diantara isu atau masalah kehutanan yang menjadi sorotan seperti aspek ekologis dimana terjadi penurunan daya dukung dan ketahanan lingkungan, aspek sosial budaya tergerus zaman dan perjalanan waktu, isu pengembangan ekonomi yang terlihat dari kondisi kehidupan masyarakat marginal yang hidup di sekitar kawasan hutan, serta aspek regulasi yang ditandai tidak pernah konsisten,serius dan tulusnya dari pihak pengambil keputusan terkait pengelolaan hutan.