Perangi Illegal Logging!

Kamis, 14 September 2006 02:14:13

Helsinki, BPost
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengibarkan bendera perang terhadap mafia penjarah hutan. Itu adalah puncak kegemasan presiden terhadap para cukong kayu yang selama ini telah merampok dan merusak hutan di negeri ini.

"Kita sudah dirugikan banyak sekali. Lingkungan kita rusak, kekayaan kita dirampok. Mereka memperoleh keuntungan triliunan rupiah," kata Yudhoyono kepada wartawan, di Kedubes RI di Helsinki, Filandia, Selasa (12/9) dinihari Wita.

Presiden mengaku gembira ditangkapnya Adelin Lis, satu gembong mafia penjarah hutan di Sumatera Utara. Namun Yudhoyono menekan aparat kepolisian agar terus memburu para penjarah hutan berdasi lainnya yang kini masih bebas berkeliaran.

Menurut dia, selama ini yang dijerat hanya pelaku di lapangan, sementara cukong, otak dan arsitek penjarahan yang mendapat ratusan triliun tidak tersentuh sama sekali oleh hukum. "Ini sangat tidak adil. Bongkar terus sampai ke mana pun. Sebab kita sudah berkomitmen menghentikan illegal logging (illog) ini. Siapa pun yang terlibat, harus mendapat hukuman yang setimpal," tandas presiden dengan mimik serius.

Karenanya, tekan dia, polisi harus membongkar jaringan mafia penjarah hutan sampai ke mana pun. "Pokoknya, tindak tegas, adili, kembalikan kekayaan negara," tukasnya lagi.

Akibat perbuatan mafia penjarah hutan, secara ekonomi negara telah dirugikan dan rakyat menjadi korban. Sementara dari hasil hutan yang dicuri memberikan keuntungan berlipat-lipat kepada para pelaku.

Terpisah, Menteri Kehutanan MS Kaban mengungkapkan bahwa ada sekitar 50 cukong alias penjarah kayu berdasi yang kini bersembunyi di Singapura, Malaysia, Hongkong dan China. Mereka adalah mafia kayu asal Jambi, Kalimantan Timur, Riau dan Medan.

"Karena memang jaringan bisnis illegal logging terpusat di sana," ungkap Kaban usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, kemarin.

Dikatakan, para cukong kayu itu, telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pihak kepolisian dan pencekalan oleh pihak Imigrasi. Sebenarnya, Dephut meminta polisi agar para gembong pencuri kayu itu segera diringkus, apalagi nama-nama itu sudah diserahkan sejak dua tahun lalu.

"Adelin saja bisa, masa mereka yang masuk dalam DPO tidak bisa ditangkap," cetus Kaban. Mencontoh kasus Adelin, lanjut menhut, KBRI bisa diajak bekerjasama untuk menangkap para cukong kayu yang buron itu.

Seperti diketahui, Adelin Lis, dirut PT Inanta yang berkantor di Medan, Sumut, ditangkap aparat hukum di KBRI Beijing di China, akhir pekan lalu. Adelin sudah sejak Februari masuk DPO Polda Sumut. Hingga kini ia pun masih meringkuk di tahanan.

"Berdasarkan perintah kapolri, tidak ada penangguhan penahanan terhadap Adelin," ujar Kaban.

Turun 80 Persen

Menhut MS Kaban mengklaim, hasil operasi penertiban telah menurunkan intensitas penjarahan kayu hingga 80 persen. Walaupun penjarahan masih ada, namun volume angkutan kayu dan frekuensi pencurian kayu menurun tajam. "Saya berani katakan 80 persen sudah terjadi penurunan. Jadi ini sangat luar biasa," ujarnya.

Dia menyebut di sepanjang jalur perairan Kalimantan dan Sumatera --yang merupakan ladang operasi pembalak liar-- kini sepi dari perahu-perahu pengangkut kayu. Toh demikian, bukan berarti perburuan para pelaku yang telah mengenyam manisnya hasil hutan dibiarkan.

"Sekarang ini menjadi prioritas adalah menangkap para cukong dan aktor pelaku penjarahan hutan," kata menhut.

Terkait itu, Kaban menantang Kapolri Jenderal Sutanto yang berkomitmen tidak melakukan penangguhan penahanan terhadap setiap pelaku illegal logging di Indonesia. "Semua yang ditangkap tidak boleh ada penangguhan penahanan dan tidak boleh ada kompromi lagi," cetusnya.

Sementara itu, kasus Adelin Lis, mulai menyeret orang-orang penting. Polda Sumut bahkan sudah meminta izin kepada presiden guna memeriksa Bupati Mandailing Natal (Madina), Amru Helmi Daulay.

"Kita akan meminta keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi. Mengingat yang bersangkutan merupakan kepala daerah di tempat terjadinya perambahan hutan itu," kata Kapolda Sumut Irjen Bambang Hendarso Danuri, di Medan.

Sumber di kepolisian menyebut, surat permohonan pemeriksaan terhadap Amru Daulay sudah diajukan ke Mabes Polri sejak April 2006. Selanjutnya surat itu diteruskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Prosesnya masih terus berjalan," kata mantan Kapolda Kalsel itu.

Kasus perambahan hutan di Kabupaten Madina, Sumut, tidak hanya melibatkan Adelin Lis. Ironisnya, dari tiga terdakwa yang diproses di pengadilan, satu di antaranya divonis bebas. JBP/ade/ant/dtc

Copyright © 2003 Banjarmasin Post