Pengusaha Kayu Lokal Protes

Radar Banjarmasin - Selasa, 3 Oktober 2006

BANJARMASIN – Keinginan anggota DPRD Kalsel untuk menemui Menteri Kehutanan terkait kasus kayu CV Bina Banua ternyata memancing reaksi beberapa pengusaha lokal. Dalam jumpa pers yang digelar kemarin sore, H Maulana salah satu pengusaha kayu di kawasan Alalak mempertanyakan keinginan anggota dewan yang dinilainya terlalu berlebihan.

“Meskipun hal tersebut sah-sah saja dilakukan tapi menurut saya hal itu terlalu berlebihan,” ujar H Maulana kepada sejumlah wartawan dalam jumpa pers yang digelar di Rumah Makan Scorpio. Pengusaha ini pun menyatakan kecemburuannya terhadap sikap dewan tersebut. “Hanya karena pemilik Bina Banua merupakan pengusaha besar hingga harus dibela sampai ke Jakarta. Apakah ini perbedaan perlakuan antara pengusaha besar dan masyarakat biasa,” kata H Maulana.

Pria berkumis ini pun menyayangkan kenapa para wakil rakyat seakan tak mendukung pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang perkayuan agar cepat terealisasi. “Yang kami perlukan saat ini adalah peraturan yang jelas. Bukankah kayu merupakan kebutuhan primer serta menyangkut nasib orang banyak? Saat ini warga Alalak yang hidupnya tergantung dengan usaha kayu terabaikan. Kami hanya berharap pemerintah lebih mengutamakan kepentingan lokal, baru mengurus masalah luar. Bukankah Bina Banua itu usaha ekspor kayu ke luar negeri,” tutur H Maulana.

Pengusaha lokal ini pun mengeluhkan sikap dewan yang dinilainya tak berpihak kepada masyarakat kecil. “Selama 7 bulan kami berdemo di jalan menuntut keadilan. Setelah kami melakukan demo baru dewan bereaksi. Kalau kami berdiam diri saja, dewan pun tak mau tahu,” ujar H Maulana. “Yang kita tahu Perda gagal dilaksanakan, maka muncul Peraturan Gubernur yang sampai saat ini belum terlaksana. Alangkan baiknya dewan memperjuangkan Peraturan Gubernur daripada mempertanyakan soal surat edaran apakah Bina Banua itu izinnya benar-benar ilegal atau tidak ke Menteri Kehutanan,” terang H Maulana lagi.

Karena itu, rencananya pengusaha kayu lokal ini dalam waktu dekat akan menghadap para wakil rakyat untuk mempertanyakan secara langsung. “Kenapa dewan tak mengundang Menteri Kehutanan ke Banjarmasin agar Menteri melihat langsung kondisi di sini secara nyata,” pungkas H Maulana. (mey)