BMI: Ketua DPR Beking Kayu

Sabtu, 16 September 2006 03:28:29

* Golkar: Kental muatan politis
* Menteri Kehutanan kaget

Jakarta, BPost
Ketua DPR RI Agung Laksono dituding terlibat dalam ‘mafia hutan’ di Kalimantan Selatan. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu disebut-sebut menjadi beking cukong kayu di Batulicin, Tanah Bumbu.

Tuduhan keterlibatan Agung Laksono dalam mafia kayu di Kalsel itu terungkap dalam demonstrasi organisasi massa Banteng Muda Indonesia (BMI) DKI Jakarta, di Mabes Polri, Jumat (15/9).

"Apa yang kita sampaikan murni hasil investigasi. Saya tahu, karena saya pernah bekerja di sana. Saya punya banyak bukti untuk itu," papar Iwan Sumule, ketua BMI DKI Jakarta.

Salah satu buktinya, sebut Iwan, Agung pernah berkunjung secara khusus ke PT Kodeco Timber di Batulicin pada Juli 2006 lalu. Kala itu Agung meminta PT Kodeco melakukan pungutan terhadap beberapa perusahaan lainnya.

"Informasi itu kuat. Karenanya kami minta Mabes Polri menindaklanjuti kasus tersebut," ujarnya.

Iwan menyatakan siap mempertanggungjawabkan informasi dan data tentang keterlibatan Agung Laksono dalam membekingi cukong kayu di Kalsel. Pihaknya hanya meminta kapolri memenuhi janjinya mengusut semua kasus korupsi, termasuk masalah pembalakan liar.

Keterlibatan Agung bermula ketika PT Kodeco Timber membabat ratusan hektare hutan di Batulicin. Dana reboisasi berjumlah ratusan miliar rupiah yang diperuntukkan penanaman hutan kembali, ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, sebut Iwan, dengan dana reboisasi itu, dibuat anak perusahaan di bawah PT Kodeco Timber. Lewat anak perusahaan itulah, dana reboisasi dimainkan tanpa pertanggungjawaban resmi.

"Jadilah perusahaan itu dipailitkan, sehingga tidak ada pertanggungjawaban," katanya seraya mengatakan, cara-cara seperti itu lazim dipakai mafia perusahaan hutan di Kalimantan untuk menghabiskan uang negara.

Disebutkan Iwan, penanaman kembali hutan memang dilakukan PT Kodeco, namun hanya beberapa hektare untuk jenis tanaman karet. "Jadi, bukan hutan lindung. Kalau tidak percaya ambil foto di Dephut terbaru," ujarnya.

Praktik kotor itu akhirnya mulai tercium sehingga pihak PT Kodeco pun melobi Agung Laksono agar menbekingi usaha ilegal mereka.

"Di sinilah Agung diberi kuasa khusus membekingi mereka. Nah inilah keterlibatan Agung. Makanya kami bersuara," urai Iwan.

Kader muda PDIP ini mengaku, tak bisa memastikan berapa jumlah kerugian negara akibat perbuatan PT Kodeco membabat 300 ribu hektare hutan, termasuk 1500 hektare hutan lindung. Apalagi, selama ini Kodeco tidak pernah menggunakan dana reboisasi untuk memperbaiki hutan sebagaimana mestinya. Padahal, perusahaan asal Korea itu sudah sejak 1968 membabati hutan di Kalsel.

Motif Politis

Lantas apa sikap Agung maupun Partai Golkar?

Sayang, telepon seluler Agung Laksono tidak aktif ketika coba dihubungi BPost untuk konfirmasi, kemarin. Sumber di DPP Partai Golkar menyebut wakil ketua umum itu sedang berada di Amerika Serikat.

Namun Wakil Sekjen DPP Golkar, Priyo Budi Santoso menyebut tudingan BMI itu bernuansa politis. "BMI itu onderbouw PDIP. Jadi itu kental muatan politik. Tapi kalau murni hukum silakan saja," ujar Priyo.

Dia mengingatkan, bila tudingan itu bermotif politik (menyudutkan Golkar), persoalannya akan berbuntut panjang.

Sayangnya, Priyo tidak menjelaskan maksud ucapan berbuntut panjang itu.

Menurut Priyo, tudingan BMI itu terkesan aneh karena mendadak muncul tanpa ada penyebabnya. Meski begitu pihaknya masih belum akan bersikap, mengingat yang menuding itu hanya cabang, bukan sikap DPP BMI-nya.

Sebaliknya, Iwan Sumele menepis tudingan soal keterlibatan Agung Laksono bermuatan politis. Disebutkan dia, laporan yang disampaikannya murni urusan hukum dan tidak terkait dengan politik.

"Tidak ada urusan politik di dalamnya. Kita hanya tagih janji penegak hukum, apa berani mengusut kasus itu. Termasuk Kapolri apa janjinya dalam penegakan hukum ditepati," cetus Iwan yang siap diperiksa aparat terkait tuduhannya tersebut.

Menurut rencana BMI Jakarta juga akan membeberkan masalah itu ke KPK, Kejaksaan Agung dan DPR.

Menhut Kaget

Menteri Kehutanan MS Kaban kaget atas tudingan BMI bahwa Agung Laksono terlibat mafia kayu di Kalsel. "Ah, itu urusan polisi, tidak ada hubungannya dengan saya," kelit Kaban saat dicegat usai diskusi politik di Gedung DPR.

Meski begitu, Kaban menegaskan, pihaknya tidak akan pandang bulu dalam pengungkapan kasus pembabatan hutan. "Kita tidak melihat siapa pun, hanya saja jangan ada fitnah dan diisu-isukan," ujarnya.

Sepengetahuannya, PT Kodeco Timber, itu tidak mencantumkan nama Agung di dalamnya. Apalagi, Kodeco sampai saat ini tidak lagi beroperasi melakukan penebangan.

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Sonny Partono dihubungi BPost, malam tadi, mengaku tidak mengetahui adanya perambahan hutan secara ilegal yang dilakukan PT Kodeco Timber Kalsel. Menurut sepengetahuan dia, sudah sejak tiga tahun lalu perusahaan asal Korea itu stop beroperasi.

"Kodeco sudah 3 tahun lalu tidak beroperasi. Jadi rencana karya tahunan (RKT) mereka tidak jalan. Jadi bagaimana mereka mau merambah," ujar Sonny.

Menurut dia, Kodeco bekerja berdasarkan RKT. Di mana izin penebangan di kawasan tertentu yang telah disepakati oleh Dinas Kehutanan diperpanjang setiap tahunnya.

Saat disinggung kemungkinan perusahaan lain, selain Kodeco, melakukan perambahan hutan secara ilegal, Sonny bergeming mengatakan tidak ada. Namun dia mengaku terbuka jika ada pihak yang mengetahui adanya perambahan hutan secara ilegal dengan menunjukkan bukti-bukti."Sementara ini belum ada. Tapi nanti silakan konfirmasi ke kabupaten saja, karena mereka yang lebih mengetahui di lapangan," tandasnya. JBP/ugi/aco/nda

Copyright © 2003 Banjarmasin Post