PT Sumpol Siap Dicabut Izinnya

Selasa, 25 Juli 2006 00:50:20

Martapura, BPost - PT Sumpol Timber siap dicabut izin hak pengusahaan hutannya (HPH) jika terbukti melakukan tebang pilih dan membabat hutan lindung.

Direktur Produksi PT Sumpol Ir Ervan Ganie membantah telah merambah hutan lindung. "Kalau ada, tunjukkan buktinya. Kalau tidak, itu fitnah," tandasnya usai pertemuan dengan Komisi II dan III DPRD Banjar, Senin (24/7).

Erfan menyebut, perusahaannya melakukan penebangan di kawasan HPH seluas 32.000 hektare, rinciannya 9.000 hektare di Kabupaten Banjar dan 21.000 hektare di Tanah Bumbu.

"Kami selalu mengedepankan tebang pilih, hanya menebang pohon diameter 50 cm. Di bawah itu, kami biarkan sehingga sampai besar mencapai syarat tebang," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, PT Sumpol membantah 3 hal yang ditudingkan, pertama menyangkut tebang pilih. Kedua, membantah telah memasuki kawasan hutan lindung. "Tunjukkan koordinatnya jika masuk areal hutan lindung," tandasnya.

Ketiga menyangkut reboisasi yang tidak benar. Menurut Ervan, hal itu tidak diketahuinya. Sebab perusahaannya sudah menyetorkan dana reboisasi ke pemerintah.

Menurut LP2M yang diwakili Ketua I-nya Ir Manhuri, perlu penelitian tentang kebenaran sudah ditanami kembali atau tidak areal hutan yang dibabat.

Sementara Direktur Lekawasda Anang Syahrani meminta DPRD dan Bupati Banjar supaya mengambil tindakan tegas membuat rekomendasi ke Dirjen Kehutanan untuk mencabut izin HPH perusahaan kayu di sepanjang kaki Pegunungan Meratus yang telah ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung.

"HPH yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banjar, termasuk PT Sumpol Timber harus dicabut izin HPH-nya," ucap Anang. Sumpol harus memenuhi kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengembalikan kelestarian hutan di Kabupaten Banjar.

M Rifa’i SPi menambahkan, ada 5 titik hutan lindung di Gunung Gulang Gulang yang dirambah PT Sumpol. Menyangkut reboisasi, PT Sumpol jangan mentang-mentang kasih duit lalu tidak peduli lagi atas lahan tebangan sebelumnya.

Karena belum ada titik temu, pertemuan yang dipimpin H Gt Abdurrahman menjadwalkan lagi pertemuan dengan pemkab untuk membahas hal yang sama awal September nanti. adi/awj