Perorangan Bisa Kelola Hutan

Kamis, 27 Juli 2006 02:19:08

Banjarbaru, BPost - Pemerintah akan memberikan izin pengelolaan hutan tanaman industri kepada perseorangan. Kebijakan ini kemungkinan berlaku mulai April tahun depan.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Kemitraan Kehutanan Sunaryo menjelaskan, kebijakan ini sedang digodok dalam revisi Peraturan Pemerintah No 34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

Menurut dia, revisi peraturan itu ditargetkan rampung akhir tahun ini. "Kalau sosialisasi sekitar tiga bulan, kebijakan ini bisa berjalan mulai April," kata Sunaryo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (26/7).

Saat ini ada sekitar 30 juta hektare lahan hutan yang siap dikelola menjadi hutan tanaman industri (HTI). Luas ini di luar 30 juta hektare lainnya yang sudah memiliki hak pengusahaan hutan (HPH).

Menurut Sunaryo, setiap orang akan memperoleh konsesi hutan antara 5-10 hektare dengan lamanya izin berkisar 10-30 tahun. "Penentuan luas dan lama konsesi ini akan dinilai berdasarkan tanaman yang dikembangkan," katanya.

Kadis Kehutanan Kalsel Sony Partono siap mendukung kebijakan tersebut. "Potensi kita untuk itu masih besar," tandasnya. Di Kalsel, saat ini ada 13 unit izin HTI yang masih aktif dan beroperasi.

Produksi hasil hutan jenis HTI berasal dari sekitar 700.000 hektare hutan yang ada. Dari jumlah tersebut, ada pencadangan sekitar 400.000 hektare. "Tapi itu hitungan di atas kertas, realisasinya tak sebanyak itu," imbuhnya.

Sebaran HTI yang masih aktif terkonsentrasi di Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar dan Tabalong.

Diakuinya, ada tiga HTI yang dicabut izinnya karena tak beroperasi lagi meski posisi kepemilikan izinnya masih berlaku. Seperti PT Dwima Intiga yang memiliki kawasan HTI di HSS dan sebagian Tapin dan HTI yang izinnya dipegang PT Kirana Khatulistiwa. niz