Dishut Kembangkan Agroforestri dan AUK

Selasa, 15 Januari 2008

Radar Banjarmasin
Martapura – Kabupaten Banjar saat ini menyisakan sedikit sekali kawasanhutan. Itupun hanya tersisa di daerah-daerah yang akses transportasinya tidak lancar. Seperti di daerah Peramasan Bawah dan Desa Angkipih Kecamatan Peramasan.

Namun dalam perjalanannya, seiiring dengan semakin terbukanya akses transportasi keberadaan kawasan hutan yang tinggal sedikit itu pun terancam kelestariannya. Nah untuk itulah Dinas Kehutanan Banjar merasa perlu mencari solusi agar tercipta hubungan yang serasi antara masyarakat dengan kawasan hutan.

“Dari larat belakang itulah, kami pun mengembangkan konsep sgroforestry dan Aneka Usaha Kehutanan (AUK) di dua desa itu. Ini sudah berjalan sjak beberapa bulan yang lalu. Tapi sifatnya memang baru persiapan perangkatnya,” ungkap Kadishut Banjar Gt Ruswanto, kemarin.

Dijelaskannya, pengembangan agroforestry dan AUK tadi sebagai sarana membangun keterpaduan kerja berbagai pihak di dalam kawasan hutan. Ini sangat penting dilakukan terutama untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kehutanan.

“Jika ini sudah bisa berjalan, kami berharap pada gilirannya terwujud sebuah sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses dan peran kepada masyarakat. Baik di dalam dan disekitar kawasan hutan. Terutama sebagai mitra utama pengelolaan hutan. Ujung-ujungnya semua ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya pengelolaan hutan yang lestari,” katanya.

Konsep agrforestry yang kami bawa itu sendiri katanya lagi, merupakan kombinasi usaha tani dan kehutanan. Serta kegiatan aneka usaha kehutanan sebagai suatu ragam kegiatan yang memanfaatkan hasil hutan ikutan.

“Tentu saja semuanya memiliki nilai strategis dalam pengembangan sosial forestry. Terutama dalam hal pelestarian dan perbaikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup,” katanya.

Sedangkan untuk AUK, Toto—demikian pejabat ini akrab disapa—memaparkan sebagai beragam kegiatan yang semuanya berbasis kehutanan. Tentu saja yang memanfaatkan sumberdaya hutan non kayu, hasil hutan ikutan dan jasa lingkungan lainnya.

“Dalam pelaksanaannya nanti, kami sudah membuat rencana antara lain membentuk pengoragnisasi, kemudian pelaksanaan dan unit pengendalian. Semuanya dilakukan dengan prinsif partisifatif,” katanya.

Namanya juga partisifatif katanya, sudah bisa dipastikan smeua kegiatan tersebut sudah pasti melibatkan masyarakat sebagai pelaku. Keterlibatannya pun dimulai sejak persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan dan pemantauan.

“Dengan adanya kedua program ini tentu saja diharapkan sisa hutan yang masih kita miliki ini tidak akan terganggu kelestariannya. Sebaliknya akan timbul ketergantungan masyarakat terhadap pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan di alam ini,” katanya. (yan)