rehabilitasi hutan Dephut Harus Punya Strategi Baru

Rabu, 12 September 2007

Samarinda, Kompas - Pemerintah pusat sebaiknya menetapkan strategi baru untuk merehabilitasi hutan rusak di Kalimantan. Bantuan dari mancanegara untuk proyek rehabilitasi hutan harus tepat sasaran dan bisa dirasakan manfaatnya.

Demikian dikatakan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Nusyirwan Ismail di Samarinda, Selasa (11/9). Ia diminta tanggapannya berkait kesepakatan Indonesia-Australia untuk merehabilitasi hutan Kalimantan di kawasan gambut yang rusak dengan dana awal 30 juta dollar AS, (Kompas, 10/9).

Nusyirwan menyambut baik kesepakatan itu, karena itu berarti kelestarian hutan Kalimantan sangat penting bagi masyarakat dunia. Namun, untuk melakukan rehabilitasi besar-besaran itu perlu strategi yang tepat.

Selama ini, menurut Nusyirwan, permasalahan kehutanan didominasi penanganannya oleh Departemen Kehutanan. Salah satu contoh adalah penetapan suatu kawasan untuk dikelola oleh perusahaan. "Tak terasa semangat otonominya," katanya.

Dalam pengelolaan hutan, kata Nusyirwan, kepentingan pemerintah pusat dan daerah kerap bertabrakan. Akibatnya, hutan gundul bukannya semakin menyempit tetapi tetap luas. "Seharusnya, penanganan kerusakan hutan dilakukan terpadu. Ada peran yang dijalankan pusat dan daerah," ujarnya.

Rehabilitasi hutan bukan sekadar menanami untuk menghijaukan kembali lahan gundul, tetapi yang juga penting ialah memanfaatkan hasilnya tanpa harus merusak kelestarian. Maksudnya, kata Nusyirwan, hutan tak harus selalu dipandang sebagai surga kayu. Sebab potensi lain sebenarnya masih banyak, misalnya tanaman obat dan buah-buahan. Tanpa harus mengambil kayu, hasil hutan tetap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk itu diperlukan teknologi pemanfaatan hutan yang ramah. "Di sinilah perguruan tinggi harus bekerja sama dengan pemerintah, sehingga hasil hutan yang kurang ekonomis pun bisa dipoles sehingga bernilai," ucapnya. (BRO)