Tak Sebanding dengan Areal Rusak Kalsel dapat dana reboisasi Rp 111 miliar

Saturday, 30 June 2007 03:32

BANJARBARU, BPOST - Tahun ini Kalimantan Selatan mendapat dana rehabilitasi hutan sebesar Rp 111,02 miliar. Dana itu dinilai masih tak sebanding dengan luas kerusakan hutan yang terjadi di Bumi Lambung Mangkurat ini.

Stop Alih Fungsi Hutan Alam

DIREKTUR Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Berry Nahdian Furqan memberikan solusi agar kerusakan yang tak sebanding dengan reboisasi ini dapat diminimalkan. Salah satunya dengan menghentikan alih fungsi kawasan hutan alam menjadi kawasan lain.

"Menurut saya, pemerintah bisa melakukan percepatan reboisasi dengan menghentikan konservasi kawasan hutan alam menjadi kawasan lain, baik kawasan pertambangan, perkebunan skal besar atau HPH," ungkap Berry.

Selain itu, pemerintah harus mampu menggalang semua pihak, terutama masyarakat. Selan itu juga swasta agar dapat memperbaiki kerusakan reboisasi yang selama ini tingkat keberhasilannya menurut Berry masih di bawah 50 persen.

Pola penggandengan pihak swasta tidak seperti sekarang ini. Kelak, katanya, bukan sekadar melibatkan swasta dalam proses tender proyek Gerhan saja, sementara dananya berasal masih tetap dari warga.

Jika proses tersebut dijalankan, Berry yakin masalah laju reboisasi yang kalah cepat akan teratasi. Sementara ini, harus ada upaya mengoptimalkan dana yang ada. niz

Saat ini terdapat 550 ribu hektare lahan kritis di Kalsel. Jika dengan asumsi target perbaikan lahan 20 ribu pohon per hektare setiap tahunnya, Kalsel baru bisa mengembalikan paru-paru alam ini 25 tahun mendatang. Tentu saja, dana yang diperlukan masih banyak.

"Betul sekali, kerusakan memang belum sebanding dengan rehabilitasi. Terus terang, secara idealnya untuk percepatan pemulihan lahan kritis Kalsel masih memerlukan dana minimal dua kali lipat dari jatah yang sekarang. Jadi, tidak benar kalau dana itu mengendap di Kalsel, saya pikir kita malah kurang," ujar Wakil Kepala Dinas Kehutanan (Wakadishut) Kalsel, Ir Lukito Andi Widiarto, kemarin.

Selama ini, dari sumber dana yang sama, Kalsel diakui Lukito, baru merampungkan penanaman kembali kawasan hutan dan di luar kawasan seluas 43.700 hektare. Dengan kata lain, baru 0,079 persen saja yang terehabilitasi.

Dibeberkannya, sejak 2003 sampai 2006 silam jatah reboisasi di Kalsel tak ada yang mencapai lebih dari 25.000 hektare. Lebih detil Andi menjelaskan, 8.000 dilakukan pada tahun pertama (2003) kemudian disusul 20.000 hektare pada tahun berikutnya.

Pemerintah juga melakukan penanaman kembali di lahan kritis seluas 14.000 hektare pada 2005. Jatah tersebut langsung merosot pada 2006. Dengan drastisnya Kalsel hanya mendapatkan jatah reboisasi 1.700. "Saat itu karena ada proses perubahan pada sistem anggaran dari pemerintah pusat," imbuhnya.

Beruntung pada 2007 ini jatah itu kembali meninggi. Setidaknya ada 18 instansi termasuk 13 Kabupaten/Kota juga BUMN yang mendapatkan jatah kucuran dana Gerhan murni 2007 ditambah sisa 2006. Terincikan dari dana sebesar Rp 111,02 miliar tersebut selama 2007 total lahan yang harus di rehabilitasi sebanyak 14.460 hektare. niz

---