Penebangan Jalan Terus

Senin, 26 Maret 2007 01:05

Tanjung, BPost
Penertiban illegal logging yang membuat sebuah perusahaan kayu terbesar di Tabalong berhenti beroperasi karena disegel polisi ternyata tak mampu memberangus aktivitas penebangan liar yang dilakukan warga Kecamatan Jaro, khususnya Desa Lano dan Solan. Mereka masih tetap melakukan penebangan dengan alasan memenuhi kebutuhan.

"Kita menebang di tanah leluhur kita. Lagi pula hasil tebangan kan buat dipakai daerah sendiri, tidak dijual keluar. Seharusnya pemerintah bisa melegalkan saja," cetus Aman, warga Desa Lano, Sabtu lalu.

Ia bersama sejumlah warga lain mengatakan sampai saat ini masih nekad mengayu (melakukan aktivitas penebangan) di hutan, meski dengan kondisi terbatas.

Warga juga menyesalkan ulah oknum aparat yang justru memanfaatkan kesusahan mereka dengan melakukan pungutan liar (pungli).

Akibatnya warga harus menyiapkan dana Rp700 ribu hingga Rp1 juta untuk membayar pungli di sepanjang perjalanan turun saat akan menjual papan kayu ke galangan di Kota Tanjung.

"Kalau per orang mau diberi Rp10 ribu, paling pengeluaran kita sekitar Rp700 ribu. Tapi masalahnya ada yang ngotot minta Rp20 ribu," papar warga lain yang enggan disebutkan namanya.

Kepala Desa Lano, Yansyah A mengaku tidak dapat berbuat banyak dalam penertiban illegal logging oleh warga. Selain merupakan usaha turun temurun, warga juga sulit berpindah ke usaha lain karena tidak memiliki keterampilan.

Sementara rencana pemerintah memberikan alternatif pekerjaan di sektor perkebunan dan pertanian belum juga direalisasikan. Padahal, lahan seluas 700 hektare telah disiapkan di Gunung Uwa dan Sungai Selangai. Rencananya lahan ditanami karet 70 persen dan sawit 30 persen.

"Dulu ada wacana program pertanian dan perkebunan untuk mengubah mata pencaharian warga sekaligus untuk penghijauan. Tapi beberapa kali kita surati baik ke DPRD, Disbun dan Dishut belum ada tanggapan," katanya.

Karena itu pihaknya hingga kini masih mentolerir aktivitas penebangan yang dilakukan warga demi mengisi perut.

"Sebagai kepala desa, kita juga mengalami dilema. Karena kalau dipaksakan masing-masing pasti akan bentrok," tukasnya. nda