Selasa, 29 Mei 2007
BANJARMASIN,- Raperda Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terancam ditolak oleh DPRD Kalsel, dan dikembalikan ke pihak eksekutif. Pasalnya, Pansus Raperda Raperda tersebut menilai, Raperda itu membuka celah para pengusaha bermodal besar untuk bermain mata dengan Bupati/Walikota, sehingga dapat secara legal membakar lahan untuk membuka usahanya.
“Raperda itu memberikan toleransi kepada Bupati/Walikota untuk memberikan izin pembakaran. Jelas ini patut dicurigai,” kata anggota Pansus Raperda Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Anang Rosadi Adenansi, kemarin.
Memang, pada Raperda itu disebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pembakaran lahan atau perbuatan yang dapat menimbulkan kebakaran lahan. Tapi larangan itu tidak berlaku jika telah mengantongi izin dari pejabat yang berwenang. Bahkan yang ingin membuka lahan, baik lahan perseorangan maupun lahan milik negara, juga dilarang melakukan pembakaran biomas hasil tebas tebang tanpa izin dari Bupati/Walikota setempat.
Menurut anggota Komisi II DPRD Kalsel ini, wewenang Bupati/Walikota tersebut dapat saja disalahgunakan oleh para pengusaha. Mereka cukup melakukan pendekatan dengan Bupati/Walikota, maka pembakaran pun dapat dilakukan. “Jika sudah seperti itu, maka sia-sia saja dibuat Raperda tersebut. Padahal makna dasar Raperda itu adalah bagaimana agar asap hasil pembakaran tidak lagi terjadi,” katanya.
Selain itu, politisi vokal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) ini pun mengungkapkan, Raperda Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan itu bertentangan dengan UU No 18 tahun 2006 tentang Perkebunan dan UU No 24 tahun 2007 tentang Pengendaliaan Bencana.
Bukan cuma berkaitan substansi Raperda itu, Pansus pun mempersoalkan judul Raperda itu. Menurut anak tokoh pers Kalsel Anang Adenansi ini, kata “pengendalian” itu dapat dimaknai sebagai cara para pengusaha melakukan pembakaran lahan, kemudian pemerintah melakukan pengendalian dengan melakukan pemadaman yang dananya berasal dari APBD. “Seharusnya Raperda Pelarangan Kebakaran Hutan dan Lahan,” katanya.
Diakui oleh Anang, Pansus telah melakukan studi banding ke Riau. Namun secara jujur dia mengaku, ternyata di daerah itu pun Raperda serupa masih dibahas dan belum disahkan menjadi Perda.
Karena ancaman penolakan itu pula, Pansus meminta pimpinan agar menunda Rapat Paripurna dengan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dijadwalkan pada 31 Mei, hingga bulan Juni nanti.
Wakil Ketua DPRD Kalsel Riswandi SIP mengakui telah menerima permintaan Pansus untuk melakukan penunadaan Rapat Paripurna tersebut. “Rapat Panmus tadi telah menyetujui permintaan Pansus itu. Rapat Paripurna dijadwalkan ulang dan baru dilaksanakan pada 6 Juni nanti,” katanya.
Menurut Ketua MPW PKS Kalsel ini, selain Pansus Raperda Pengendalian Hutan dan Lahan yang meminta penundaan Rapat Paripurna secara tertulis, Pansus Tarif RSU Anshari Saleh pun meminta penundaan, meski sebatas lisan saja. “Itu batas terakhir. Jika sampai batas itu tidak pula diselesaikan, maka Raperda itu akan ditinggal saja,” katanya. (pur)
