Minggu, 24 Desember 2006 01:31
PALANGKA RAYA - Makin kritisnya hutan di tanah air membuat pemerintah pusat menaikkan anggaran pengamanan hutan. Untuk 2007, telah dianggarkan dana sebesar Rp4,2 triliun untuk rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk di dalamnya Rp400 miliar untuk pengamanan hutan.
Anggota Komisi IV DPR RI asal Kalteng, Mukhtaruddin, mengatakan, anggaran pengamanan hutan 2007 lebih besar dari tahun 2006, yang hanya mencapai Rp350 miliar. Peningkatan anggaran itu untuk memaksimalkan pemberantasam penebangan liar dan penanganan kebakaran lahan.
"Kebakaran lahan dan penebangan liar sudah darurat, kalau penanganannya tidak terpola, maka akan terus terjadi setiap tahun. Perlu ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang khusus untuk penanganan kebakaran lahan. Itu kewenangan presiden, jadi kita minta segera dikeluarkan sehingga penanganannya fokus dan jelas," katanya, kemarin. mgb/ck3
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Monday, December 25, 2006
Menhut Akui Gagal
Minggu, 24 Desember 2006 02:08
* Kalimantan bersih illegal logging
Jakarta, BPost
Menteri Kehutanan MS Kaban mengaku gagal memenuhi target yang diberikan DPR terkait operasi illegal logging. Departemen Kehutanan ditargetkan menyetor Rp2,5 triliun dari operasi terhadap penebangan liar.
"Kita harus akui lelang alat berat hasil operasi belum ada laporannya sehingga target Rp2,5 triliun belum bisa diwujudkan," kata Kaban, dalam konferensi pers Evaluasi Akhir Tahun 2006 di Gedung Manggala Wana Bhakti, Dephut, Jumat (22/12). Sebagian besar alat berat berada di Papua yakni sebanyak 848 unit. Namun target tersebut, tidak masuk pos kehutanan, melainkan kejaksaan.
Kaban menyatakan tahun ini illegal logging menurun tajam akibat Operasi Hutan Lestari (OHL) I dan II yang digalakkan para Kapolda di sejumlah daerah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi dan Riau. "Boleh dilihat, semua daerah-daerah yang saya sebutkan tadi bersih," tantang Kaban.
Namun dia mengakui, kejahatan pencurian kayu belum berakhir, terutama di Papua. Para penjahat kayu tersebut tergabung dalam kelompok-kelompok kecil. "Illegal logging di Papua, greget permainannya masih ada," ujarnya.
Kaban menyadari operasi illegal logging membuat banyak industri kayu lapis kekurangan bahan baku. Ini berlaku pada industri yang bahan bakunya tidak jelas.
Oleh karena itu Dephut akan menggiatkan industri perkayuan agar menerapkan manajemen pengelolaan hutan industri secara berkelanjutan. Seperti menerapkan program tebang pilih, menggunakan teknologi terbaru, sehingga efisien dan memberikan nilai tambah.
Dephut juga menargetkan menanam lima juta hektare hutan tanaman baru sampai 2009. "Kalau sekarang kan baru 2,5-3 juta hektare," tandasnya. dtc
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
* Kalimantan bersih illegal logging
Jakarta, BPost
Menteri Kehutanan MS Kaban mengaku gagal memenuhi target yang diberikan DPR terkait operasi illegal logging. Departemen Kehutanan ditargetkan menyetor Rp2,5 triliun dari operasi terhadap penebangan liar.
"Kita harus akui lelang alat berat hasil operasi belum ada laporannya sehingga target Rp2,5 triliun belum bisa diwujudkan," kata Kaban, dalam konferensi pers Evaluasi Akhir Tahun 2006 di Gedung Manggala Wana Bhakti, Dephut, Jumat (22/12). Sebagian besar alat berat berada di Papua yakni sebanyak 848 unit. Namun target tersebut, tidak masuk pos kehutanan, melainkan kejaksaan.
Kaban menyatakan tahun ini illegal logging menurun tajam akibat Operasi Hutan Lestari (OHL) I dan II yang digalakkan para Kapolda di sejumlah daerah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi dan Riau. "Boleh dilihat, semua daerah-daerah yang saya sebutkan tadi bersih," tantang Kaban.
Namun dia mengakui, kejahatan pencurian kayu belum berakhir, terutama di Papua. Para penjahat kayu tersebut tergabung dalam kelompok-kelompok kecil. "Illegal logging di Papua, greget permainannya masih ada," ujarnya.
Kaban menyadari operasi illegal logging membuat banyak industri kayu lapis kekurangan bahan baku. Ini berlaku pada industri yang bahan bakunya tidak jelas.
Oleh karena itu Dephut akan menggiatkan industri perkayuan agar menerapkan manajemen pengelolaan hutan industri secara berkelanjutan. Seperti menerapkan program tebang pilih, menggunakan teknologi terbaru, sehingga efisien dan memberikan nilai tambah.
Dephut juga menargetkan menanam lima juta hektare hutan tanaman baru sampai 2009. "Kalau sekarang kan baru 2,5-3 juta hektare," tandasnya. dtc
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
PDRB Kehutanan Minus
Jumat, 22 Desember 2006 01:21
PELAIHARI - Sektor Kehutanan di Tanah Laut ternyata belum memberikan kontribusi proporsional terhadap produk domestik bruto (PDRB) Hijau. Bahkan, terjadi kecenderungan negatif dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.
Merujuk hasil kajian yang dilakukan Pusat Rencana dan Statistik Badan Planologi (Pusren Baplan) Departemen Kehutanan tahun 2006, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB yakni Rp-32,21 M (2003), Rp5,75 M (2004), dan Rp-11,88 M (2005). Angka ini didasarkan atas nilai deplesi (produksi) dan degradasi (penurunan) lingkungan.
Data awal yang diperoleh Pusren Baplan Dephut pada instani terkait di Tala, PDRB (konvensional) tahun 2003 Rp1,83 T, 2004 Rp2,03 T, dan 2005 Rp2,28 T. Terjadi peningkatan produksi dalam kurun waktu itu yakni 24,9 persen.
Kontribusi sektor kehutanan selama 2003-2005 turun 33,9 persen. Nominalnya, tahun 2003 Rp27,26 M dan anjlok menjadi Rp18,02 M tahun 2005.
Dari hasil penghitungan diperoleh nilai deplesi hutan; tahun 2003 Rp36,97 M, 2004 Rp10,23 M, dan 2005 Rp17,88. Penghitungan degradasi; tahun 2003 Rp22,5 M, 2004 Rp5,36 M, dan 2005 Rp12,02 M.
Nilai kontribusi hijau sektor kehutanan menembus level minus, misalnya tahun 2005 Rp-11,88 M, diartikan sebagai hasil neto kinerja sektor kehutanan yang memberikan kontribusi pada PDRB sebesar Rp18,02 M (2005). Tapi, mengorbankan aset di bidang kehutanan sebesar Rp17,88 M dalam bentuk deplesi sumberdaya hutan sebesar Rp12,02 M dalam bentuk degradasi lingkungan. roy
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
PELAIHARI - Sektor Kehutanan di Tanah Laut ternyata belum memberikan kontribusi proporsional terhadap produk domestik bruto (PDRB) Hijau. Bahkan, terjadi kecenderungan negatif dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.
Merujuk hasil kajian yang dilakukan Pusat Rencana dan Statistik Badan Planologi (Pusren Baplan) Departemen Kehutanan tahun 2006, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB yakni Rp-32,21 M (2003), Rp5,75 M (2004), dan Rp-11,88 M (2005). Angka ini didasarkan atas nilai deplesi (produksi) dan degradasi (penurunan) lingkungan.
Data awal yang diperoleh Pusren Baplan Dephut pada instani terkait di Tala, PDRB (konvensional) tahun 2003 Rp1,83 T, 2004 Rp2,03 T, dan 2005 Rp2,28 T. Terjadi peningkatan produksi dalam kurun waktu itu yakni 24,9 persen.
Kontribusi sektor kehutanan selama 2003-2005 turun 33,9 persen. Nominalnya, tahun 2003 Rp27,26 M dan anjlok menjadi Rp18,02 M tahun 2005.
Dari hasil penghitungan diperoleh nilai deplesi hutan; tahun 2003 Rp36,97 M, 2004 Rp10,23 M, dan 2005 Rp17,88. Penghitungan degradasi; tahun 2003 Rp22,5 M, 2004 Rp5,36 M, dan 2005 Rp12,02 M.
Nilai kontribusi hijau sektor kehutanan menembus level minus, misalnya tahun 2005 Rp-11,88 M, diartikan sebagai hasil neto kinerja sektor kehutanan yang memberikan kontribusi pada PDRB sebesar Rp18,02 M (2005). Tapi, mengorbankan aset di bidang kehutanan sebesar Rp17,88 M dalam bentuk deplesi sumberdaya hutan sebesar Rp12,02 M dalam bentuk degradasi lingkungan. roy
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Subscribe to:
Posts (Atom)