Senin, 29 Januari 2007 02:04
Pelaihari, BPost
Pelaksanaan gerakan rehabilitasi lahan dan hutan (Gerhan) di Tanah Laut masih mengalami ganjalan teknis. Hingga akhir Desember program tahun 2006 belum selesai dan akan dituntaskan pada tahun ini (2007).
Kabid Rehabilitasi Lahan dan Pembinaan Hutan Dishut Tala Amin Nurakhman mengatakan pihaknya menargetkan April 2007 sisa kegiatan Gerhan 2006 (600-an hektare) bisa diselesaikan. Termasuk tambahan kegiatan seluas 200 hektare.
Pejabat eselon III di Bumi Tuntung Pandang ini menjelaskan total luasan Gerhan tahun 2006 yakni 2.025 hektare. Rentang waktu Januari-April realisasi penanaman tanaman penghijauan seluas 665 hektare.
Selebihnya, 1.360 hektare, diplot tuntas hingga Desember 2006. Namun lantaran terjadi keterlambatan pengadaan bibit dari Bapedas (Banjarmasin), sehingga yang bisa direalisasikan hanya 680 hektare.
Jadi, masih tersisa 600-an hektare yang akan diselesaikan hingga April mendatang.
Lokasi Gerhan di tujuh kecamatan yakni Kintap, Jorong, batu Ampar, Pelaihari, Takisung, Tambang Ulang, dan Bati-Bati. Jenis kegiatan terdiri hutan reboisasi, hutan produksi, dan hutan lindung. Masing-masing meliputi kegiatan insentif dan pengayaan (penyulaman).
Pola pelaksanaan tak berubah yakni melibatkan kelompok tani, LSM dan kalangan TNI. Yang berbeda pada pelaksanaan tahun ini yaitu aplikasi tumpangsari bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Di beberapa lokasi gerhan, lahan jeda di sela pohon Gerhan akan ditanamani aneka jenis tanaman kacang-kacangan dan palawija.
Komoditas yang ditanam pun semakin bervariasi. Ada tambahan jenis komoditas terutama karet yang sangat diminati kelompok tani pelaksana Gerhan. Yang ada selama ini berupa jenis gaharu, kemiri, mahoni, dan jati.
"Semua jenis bibit yang akan ditanam sudah turun dan sudah ditanam masyarakat. Yang belum tinggal bibit karet saja. Ini yang sampai sekarang ditunggu-tunggu petani," sebut Nurakhman didampingi dua staf lapangannya, pekan tadi.
Informasi diperoleh pasokan bibit karet bakal berlarut-larut. Pasalnya, sebagian besar bibit karet yang ada pada penangkar di Tala telah terdistribusi ke Kalteng.
Kepada BPost, salah seorang penangkar sekaligus pengurus Asosasi Penangkar Bibit Tala, Syamsul Bahri menuturkan tawaran harga dari Kalteng lebih tinggi yakni Rp3.500 per batang karet (harga di pembibitan). Sementara anggaran proyek di Tala hanya Rp3.500 belum termasuk potongan pajak.
Alasan lain yang mendasari Asosisasi Penangkar Bibit Tala melepas bibit karet ke Kalteng yakni sikap cuek pihak pemenang proyek pengadaan bibit untuk wilayah Tala. "Padahal mestinya sejak awal pemenang lelang merangkul kami," tutur Syamsul. roy
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Sunday, February 04, 2007
Tambang Batu Gunung Rambah Kawasan Hutan
Senin, 29 Januari 2007 02:03
Pelaihari, BPost
Penataan dan penertiban kawasan hutan yang dilakukan Dinas Kehutanan (Dishut) Tanah Laut dinilai tebang pilih, karena tidak menyentuh tambang batu gunung yang merambah kawasan hutan.
Ketua LSM Poros Indonesia Tala M Riduansyah, Kamis (25/1), mengatakan Dishut tidak profesional dalam upaya menata dan mengamankan kawasan hutan. Tambang batu bara dan bijih besi diobok-obok, tapi tambang batu gunung dibiarkan.
Padahal, seperti halnya tambang batu bara dan bijih besi, beberapa tambang batu gunung yang juga menjamah kawasan hutan seperti di Karang Jawa, Telaga, dan Panyipatan. Bahkan, sebutnya, salah satu tambang batu gunung di Karang Jawa masuk kawasan hutan lindung.
"Faktanya aktivitas itu selama ini tidak pernah disentuh oleh Dishut," tandasnya. Riduansyah mengaku melakukan pemantauan di lapangan menambahkan hingga kini penambangan itu terus beroperasi. Beberapa waktu lalu, aktivitas sempat berhenti menyusul adanya khabar akan turunnya Tim Mabes Polri-Dephut ke Tala.
"Selayaknya Dishut mulai menertibkan tambang batu gunung itu dengan memerintahkan agar segera mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan. Apalagi tambang itu dekat permukiman penduduk," cetus Riduansyah.
Mantan tokoh DPD KNPI Tala ini mengharapkan semua pihak berkomitmen menjaga kelestarian alam. Para pengusaha boleh saja mengeksploitasi sumber daya alam di Tala, asalkan dilakukan secara profesional, dengan teknis penambangan ramah lingkungan.
Dengan begitu pemanfaatan sumber daya alam benar-benar memberi manfaat besar bagi masyarakat dan daerah. "Jangan sampai di kemudian hari menimbulkan masalah lingkungan," tandasnya lagi.
Dikonfirmasi via telepon, Kadishut Tala H Aan Purnama menegaskan instansinya tidak tebang pilih dalam menata kawasan hutan. roy
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Pelaihari, BPost
Penataan dan penertiban kawasan hutan yang dilakukan Dinas Kehutanan (Dishut) Tanah Laut dinilai tebang pilih, karena tidak menyentuh tambang batu gunung yang merambah kawasan hutan.
Ketua LSM Poros Indonesia Tala M Riduansyah, Kamis (25/1), mengatakan Dishut tidak profesional dalam upaya menata dan mengamankan kawasan hutan. Tambang batu bara dan bijih besi diobok-obok, tapi tambang batu gunung dibiarkan.
Padahal, seperti halnya tambang batu bara dan bijih besi, beberapa tambang batu gunung yang juga menjamah kawasan hutan seperti di Karang Jawa, Telaga, dan Panyipatan. Bahkan, sebutnya, salah satu tambang batu gunung di Karang Jawa masuk kawasan hutan lindung.
"Faktanya aktivitas itu selama ini tidak pernah disentuh oleh Dishut," tandasnya. Riduansyah mengaku melakukan pemantauan di lapangan menambahkan hingga kini penambangan itu terus beroperasi. Beberapa waktu lalu, aktivitas sempat berhenti menyusul adanya khabar akan turunnya Tim Mabes Polri-Dephut ke Tala.
"Selayaknya Dishut mulai menertibkan tambang batu gunung itu dengan memerintahkan agar segera mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan. Apalagi tambang itu dekat permukiman penduduk," cetus Riduansyah.
Mantan tokoh DPD KNPI Tala ini mengharapkan semua pihak berkomitmen menjaga kelestarian alam. Para pengusaha boleh saja mengeksploitasi sumber daya alam di Tala, asalkan dilakukan secara profesional, dengan teknis penambangan ramah lingkungan.
Dengan begitu pemanfaatan sumber daya alam benar-benar memberi manfaat besar bagi masyarakat dan daerah. "Jangan sampai di kemudian hari menimbulkan masalah lingkungan," tandasnya lagi.
Dikonfirmasi via telepon, Kadishut Tala H Aan Purnama menegaskan instansinya tidak tebang pilih dalam menata kawasan hutan. roy
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Dephut Siapkan Hutan Tanaman Rakyat
Rabu, 31 Januari 2007
Katingan, Kompas - Departemen Kehutanan memprioritaskan pengembangan hutan tanaman rakyat yang diharapkan terlaksana paling lambat akhir tahun ini. Program itu merupakan satu upaya merehabilitasi lahan kritis yang luasnya sekitar 59 juta hektar di Indonesia.
"Konsep hutan tanaman rakyat (HTR) adalah seperti pola hutan tanaman industri (HTI) yang dibangun di kawasan hutan milik negara dan pelaksananya adalah masyarakat," kata Staf Ahli Bidang Kemitraan Departemen Kehutanan Sunaryo di Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Selasa (30/1).
Melalui program HTR, setiap keluarga diberi minimal 14 hektar lahan. Modalnya akan didukung semacam kredit.
"Dana rehabilitasi yang sudah menumpuk sekian lama dengan jumlah sekitar Rp 10 triliun akan dialokasikan untuk mendukung pengembangan HTR di Indonesia," kata Sunaryo. Komoditas yang akan ditanam adalah kayu dan tanaman hutan lain yang bernilai komersial seperti rotan.
Dengan memiliki 14 hektar, masyarakat memiliki siklus usaha sekitar 7 tahun dengan pemanfaatan 2 hektar setiap tahun.
"Jenis akasia untuk bahan pulp dan perkakas, misalnya, dapat dipetik hasilnya enam hingga tujuh tahun," katanya.
Setelah lahan memproduksi kayu, program tersebut diarahkan pada usaha pengolahan agar masyarakat mendapat nilai tambah.
"Pemasaran harus didukung agar menjangkau pasar internasional," kata Sunaryo. Program ini akan dikembangkan pada sekitar 30 juta hektar lahan kritis.
Kepala Dinas Kehutanan Katingan Yapeth P Nandjan menuturkan, lahan kritis di kabupaten itu sekitar 141.000 hektar. Lahan yang direhabilitasi tahun 2005 sekitar 900 hektar dan tahun 2006 seluas 5.000 hektar. (CAS)
Katingan, Kompas - Departemen Kehutanan memprioritaskan pengembangan hutan tanaman rakyat yang diharapkan terlaksana paling lambat akhir tahun ini. Program itu merupakan satu upaya merehabilitasi lahan kritis yang luasnya sekitar 59 juta hektar di Indonesia.
"Konsep hutan tanaman rakyat (HTR) adalah seperti pola hutan tanaman industri (HTI) yang dibangun di kawasan hutan milik negara dan pelaksananya adalah masyarakat," kata Staf Ahli Bidang Kemitraan Departemen Kehutanan Sunaryo di Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Selasa (30/1).
Melalui program HTR, setiap keluarga diberi minimal 14 hektar lahan. Modalnya akan didukung semacam kredit.
"Dana rehabilitasi yang sudah menumpuk sekian lama dengan jumlah sekitar Rp 10 triliun akan dialokasikan untuk mendukung pengembangan HTR di Indonesia," kata Sunaryo. Komoditas yang akan ditanam adalah kayu dan tanaman hutan lain yang bernilai komersial seperti rotan.
Dengan memiliki 14 hektar, masyarakat memiliki siklus usaha sekitar 7 tahun dengan pemanfaatan 2 hektar setiap tahun.
"Jenis akasia untuk bahan pulp dan perkakas, misalnya, dapat dipetik hasilnya enam hingga tujuh tahun," katanya.
Setelah lahan memproduksi kayu, program tersebut diarahkan pada usaha pengolahan agar masyarakat mendapat nilai tambah.
"Pemasaran harus didukung agar menjangkau pasar internasional," kata Sunaryo. Program ini akan dikembangkan pada sekitar 30 juta hektar lahan kritis.
Kepala Dinas Kehutanan Katingan Yapeth P Nandjan menuturkan, lahan kritis di kabupaten itu sekitar 141.000 hektar. Lahan yang direhabilitasi tahun 2005 sekitar 900 hektar dan tahun 2006 seluas 5.000 hektar. (CAS)
Subscribe to:
Posts (Atom)